.png)
Dedi Mulyadi. Image (Istimewa).
fin.co.id - Di tengah kelonggaran aturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengizinkan rapat pemerintah kembali digelar di hotel atau restoran, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru mengambil langkah berbeda.
Dengan tegas, ia meminta seluruh jajaran Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk tetap mengadakan rapat di kantor masing-masing.
Kantor sebagai Ruang Produktif
Bagi Dedi Mulyadi, efisiensi bukan sekadar wacana. Dalam pernyataannya pada Kamis, 12 Juni 2025, ia menegaskan bahwa fasilitas kantor yang ada sudah lebih dari cukup.
"Seluruh keputusan bukan hanya diambil di ruang rapat, tapi juga di ruang kerja masing-masing," ujarnya.
Pernyataan ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga pola pikir bahwa produktivitas tidak harus dikaitkan dengan lokasi mewah.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Jabar mengirim pesan jelas: kerja nyata lebih penting dari simbolisme.
Independensi Kebijakan Daerah
Baca Juga
Langkah Dedi Mulyadi ini menarik karena diambil di tengah instruksi pusat yang lebih fleksibel.
Alih-alih mengikuti arus, ia justru mempertahankan prinsip efisiensi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
Ini bukan kali pertama Dedi Mulyadi menunjukkan sikap independen dalam memimpin. Sejak lama, ia dikenal sebagai figur yang tidak ragu mengambil keputusan berbasis kebutuhan daerah, meski terkadang berbeda dengan kebijakan nasional.
Dampak Positif bagi Birokrasi
Kebijakan ini berpotensi mengurangi pemborosan anggaran untuk sewa tempat dan akomodasi rapat.
Selain itu, budaya rapat di kantor mendorong penyelesaian masalah lebih cepat, tanpa terdistraksi oleh suasana informal di luar lingkungan kerja.
Bagi masyarakat Jawa Barat, langkah ini juga menjadi sinyal bahwa uang rakyat digunakan secara bijak. Di tangan Dedi Mulyadi, efisiensi bukan sekadar jargon, melainkan aksi nyata yang konsisten.
