.png)
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Foto: Cahyono
fin.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan Pemprov DKI sedang berusaha menaikan ranking Jakarta dari peringkat 74 menjadi 50 besar Kota Global dunia. Menurutnya, agar Jakarta bisa naik peringkat Kota Global ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan seperti banjir dan kemacetan.
Persoalan banjir, kata Khoirudin saat ini sedang dikebut penangannya oleh Pemprov DKI Jakarta seperti dilanjutkannya normalisasi Kali Ciliwung, pengerukan waduk dan sungai, hingga pembangunan rumah pompa. Sememtara terkait masalah kemacetan lanjut Khoirudin, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga perlu peran serta masyarakat.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah sangat baik menyediakan transportasi umum massal yang terintegrasi seperti TransJakarta, Mikrotrans JakLingko, LRT, MRT, hingga TransJabodetabek. Dari itu Khoirudin meminta masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga dapat mengurai kepadatan lalu lintas.
"Mari bersama, kita atasi kemacetan dengan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," kata politikus PKS usai Rapat Paripurna HUT ke-498 Kota Jakarta, Minggu, 22 Juni 2025.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, dalam menyongsong 5 abad Jakarta Kota Global, ada tiga hal utama yang harus dibenahi yakni permukiman kumuh, banjir, dan kemacetan. Terkait permukiman kumuh, menurut Trubus, Pemprov DKI harus mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun bagi warga.
"Jadi rumah-rumah di permukiman padat atau di bantaran sungai harus ditertibkan, dipindah ke Rusun atau rumah vertikal," kata Trubus saat dimintai keterangan.
Kemudian terkait penanganan kemacetan Jakarta, sambung Trubus, Pemprov DKI harus rela memberikan subsidi lebih bagi masyarakat. Selain menggratiskan 15 golong, Pemprov DKI juga harus menerapkan sistem satu tarif harga untuk TransJakarta, MRT maupun LRT.
Baca Juga
"Jadi orang kalau mau pindah dari TransJakarta ke MRT misalnya gak usah bayar lagi," ujar Trubus.
Trubus sepedapat dengan Gubernur Pramono terkait wacana penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Menurutnya hal itu bisa jadi solusi mengurangi kemacetan. Selain itu, dana dari ERP bisa dialihkan untuk subsidi transportasi umum.
Terkait masalah banjir tambahnya, Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendirian. Harus menggandeng Pemprov Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah banjir dari hulu sampai hilir. "Harus sama-sama dengan Jabar kan penyelesaiannya dari hulu ke hilir," pungkasnya.
(Cahyono)
