.png)
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
fin.co.id - Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih (KMP) untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan. Muzani mengatakan, hal itu agar tidak menjadi beban masalah untuk Presiden Prabowo Subianto.
"Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam. Sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.
Muzani mencontohkan seperti permasalahan seperti sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Ia menyebut padahal permasalahan tersebut bisa diselesaikan di tingkat kementerian.
"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain," ujar Muzani.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini mengatakan, para jajaran kabinet perlu mengkaji dengan matang setiap keputusan. Dia menilai presiden seharusnya hanya dibebani dengan persoalan yang strategis.
"Supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat," pungkasnya.
Lebih lanjut, Muzani juga menyoroti jual beli pulau di Kepulauan Anambas. Muzani meminta Mendagri dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid segera bertindak cepat.
Baca Juga
"Ya saya kira itu (jual beli pulau) adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI. Sehingga saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat, supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.
(Anisha Aprilia)
