.png)
fin.co.id - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memastikan proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia terus berjalan meskipun mendapatkan penolakan dan kritik dari sejumlah pihak, termasuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR. Fadli menekankan pentingnya melanjutkan penulisan sejarah sebagai bagian dari amanat bangsa.
"Masa sejarah kita hentikan? Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah," kata Fadli saat ditemui wartawan, Selasa, 1 Juli 2025 malam.
Penulisan sejarah ini dikerjakan oleh tim sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia, yang menurut Fadli telah menyelesaikan 70–80 persen pekerjaan. Adapun penulisan sejarah dibagi dalam tiga wilayah besar: barat, tengah, dan timur Indonesia. “Tapi belum tahu, nanti kita lihat,” kataya.
Fadli mengaku belum menerima langsung naskah hasil penyusunan sejarah tersebut. "Nanti kita cek besok, Ya belum lah. Mereka yang nulis kan," ujarnya.
Kendati begitu, Fadli belum bisa memastikan uji publik naskah sejarah nasional di DPR, yang dirumorkan akan dilakukan pekan depan. "Belum tahu. Nanti cek jadwalnya," katanya.
Terkait desakan Fraksi PDIP agar proyek ini dihentikan, Fadli mengaku heran. Menurutnya, penulisan ulang sejarah itu merupakan proyek negara.
"Ini proyek negara kok. Maksudnya pemerintah lah. Maksudnya apa?," ujarnya.
Ia juga membantah kabar bahwa sejumlah sejarawan mundur dari proyek ini. "Enggak ada sejarawan mundur. Setahu saya enggak ada. Ini dari 34 perguruan tinggi kok," ucapnya.
Lebih lanjut, Fadli menyebut akan segera bertemu dengan DPR untuk melakukan konsultasi lanjutan. "Besok saya ketemu," pungkasnya.
Kontroversi Pernyataan Fadli Zon Soal Perkosaan Massal Mei 1998: Dikecam Sebagai Penyangkalan Sejarah.
Sementara proyek penulisan ulang sejarah nasional terus berjalan, kontroversi muncul dari pernyataan Fadli Zon terkait tragedi perkosaan massal perempuan Tionghoa saat kerusuhan Mei 1998.
Dalam sebuah wawancara, Fadli menyebut peristiwa tersebut sebagai sekadar "rumor" — sebuah istilah yang langsung memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi HAM.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan pernyataan Fadli menunjukkan bentuk penyangkalan terhadap sejarah kelam bangsa Indonesia.
"Pernyataan ini sebenarnya positif, sayangnya ia masih tidak bisa menyembunyikan penyangkalannya terhadap kejadian perkosaan masal tersebut. Justru pernyataan Menteri Kebudayaan itu yang tidak terlihat berhati-hati secara akademik karena ia menggunakan istilah rumor," kata Usman Hamid dalam zoom meeting yang diinisiasi Aliansi Keterbukaan Sejarah (AKSI), Selasa, 17 Juni 2025.
Usman menilai penggunaan istilah "rumor" sebagai kekeliruan fatal, karena pada tahun 1998, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh pemerintah sudah menyerahkan laporan resmi kepada Presiden B.J. Habibie dan mengakui bahwa kejahatan kemanusiaan itu memang terjadi.
