Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun, Komisi III DPR Akan Perjuangkan

fin.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun pada 2026 setelah pagu indikatifnya turun hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.

Pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) R Narendra Jatna mengatakan, pagu indikatif anggaran Kejagung 2026 sebesar Rp8,9 triliun. Jumlah ini, kata dia, turun drastis dari anggaran Kejagung pada 2025 sebesar Rp24,2 triliun. Dia mengatakan, per 30 Juni 2025, realisasi anggaran belanja Kejaksaan RI baru mencapai 37,53 persen dari total pagu sebesar Rp24,42 triliun.

"Realisasi Anggaran: Rp9.168.093.683.674,00 dari pagu Rp24.428.252.086.000,00," kata Narendra dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senyan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.

Dia menyampaikan, pada 2026, pagu indikatif yang diterima Kejagung hanya Rp8,96 triliun. Namun, berdasarkan kebutuhan riil, Kejaksaan RI mengusulkan anggaran sebesar Rp27,49 triliun.

Usulan ini merinci dua program utama. Yakni, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp2,19 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp25,29 triliun.

"Berdasarkan jumlah tersebut, maka masih ada kekurangan anggaran mencapai Rp18,5 triliun," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi-PDIP, Dede Indra Permana Soediro mengatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap usulan para mitra kerja.

"PDI Perjuangan juga menyampaikan apresiasi dan siap mendukung penuh usulan yang telah disampaikan," ucap Dede.

Rikwanto dari Fraksi Golkar pun menyampaikan harapannya agar Kejaksaan bisa menjalankan anggaran secara maksimal.

"Saya harap anggaran yang diberikan negara bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Rikwanto.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa Komisi III DPR RI akan perjuangkan tambahan anggaran Kejaksaan RI sebesar Rp18,52 triliun. Sehingga total anggaran tahun 2026 menjadi Rp27,49 triliun.

(Fajar Ilman)