Prancis Akui Negara Palestina dalam Sidang PBB, Amerika Marah Besar!

fin.co.id - Ketegangan diplomatik antara sekutu lama kembali mencuat setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui keberadaan negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB yang akan digelar pada September mendatang. Langkah ini langsung memantik reaksi keras dari pemerintah Amerika Serikat.

Melalui unggahan di platform X, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan penolakannya secara tegas terhadap langkah Macron. Rubio menganggap keputusan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok militan untuk memperkuat propaganda mereka.

“AS menolak keras rencana @EmmanuelMacron untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB. Keputusan sembrono ini hanya menguntungkan propaganda Hamas dan menjadi kemunduran upaya perdamaian. Ini tamparan keras bagi korban (warga Israel) atas serangan 7 Oktober 2023 lalu,” ujar Rubio, Jumat, 25 Juli 2025.

Presiden Macron sendiri menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari konsistensi posisi Prancis dalam mendukung solusi damai bagi kawasan yang selama ini dirundung konflik berkepanjangan.

"Sesuai dengan komitmen historis kami terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina,” tulis Macron dalam unggahan yang dikutip dari Al Jazeera.

Secara global, dukungan terhadap kedaulatan Palestina memang terus menguat. Hingga kini, tercatat 142 dari total 193 negara anggota PBB telah memberikan pengakuan resmi atau menyatakan niat untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Namun, beberapa kekuatan besar di Barat—termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman—masih menahan diri dari sikap tersebut.

Langkah Prancis ternyata juga menginspirasi negara lain. Pemerintah Kanada dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Paris dengan mengumumkan sikap serupa di forum PBB.

Sebelumnya, Norwegia, Irlandia, dan Spanyol telah mengambil keputusan serupa pada bulan Mei lalu. Namun, posisi Prancis menjadi sorotan karena statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota G7, sekaligus sekutu penting Israel.

Dari pihak Israel, tanggapannya tidak kalah tajam. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina saat ini justru berpotensi menjadi ancaman besar bagi eksistensi negaranya.

“Negara Palestina dalam kondisi saat ini akan menjadi landasan peluncuran untuk melenyapkan Israel, bukan hidup berdampingan secara damai,” tulis Netanyahu lewat akun X.

Lebih lanjut, ia mengaitkan keputusan itu dengan kepentingan regional, khususnya yang berkaitan dengan Iran.

“Mari kita perjelas: yang dicari Palestina bukanlah negara di samping Israel, melainkan menggantikan keberadaan Israel,” tegasnya.

Tak tinggal diam, pemerintah Prancis lewat Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot langsung memberi penjelasan. Barrot menyatakan bahwa keputusan negaranya bukan bentuk dukungan terhadap militan seperti Hamas, justru sebaliknya.

"Hamas selalu menolak solusi dua negara. Dengan mengakui Palestina, Prancis justru melawan organisasi teroris itu,” ungkap Barrot dalam pernyataannya di X.

Ia juga mengingatkan bahwa pengakuan atas Palestina sejalan dengan prinsip dua negara yang selama ini diklaim sebagai posisi resmi Amerika Serikat.

Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang baru kembali menjabat sejak Januari, kebijakan AS terhadap konflik Israel-Palestina mengalami pergeseran tajam. Salah satu ide kontroversial yang diajukannya adalah menjadikan wilayah Gaza sebagai kawasan wisata mewah, dengan rencana pemindahan paksa lebih dari dua juta penduduknya ke lokasi lain.

Usulan tersebut menuai kritik keras dari berbagai pihak—mulai dari organisasi HAM, komunitas internasional, hingga negara-negara regional—yang menilainya sebagai bentuk pembersihan etnis terang-terangan.

Di tengah silang pendapat yang terus bergulir, langkah Prancis tampaknya menandai babak baru dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Keputusan Paris berpotensi mengubah peta diplomasi global, terutama dalam pencarian solusi terhadap konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai. *