fin.co.id - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi dalam pemerintahan yang akan datang. Hal ini disampaikan dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres ke-6 PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Megawati menekankan PDI Perjuangan akan berperan sebagai pengawal arah pembangunan nasional agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusi. Ia menyampaikan bahwa sikap ini merupakan hasil keputusan resmi dalam forum kongres partai.
"Kami akan menjalankan peran sebagai pengimbang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan sebagai oposisi," ujar Megawati dalam sambutannya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi sebagaimana dalam sistem parlementer. Menurutnya, pemahaman tentang pembagian kekuasaan politik yang berbasis blok sering kali disalahartikan.
“Demokrasi kita dibangun di atas asas kedaulatan rakyat, bukan pada pemisahan blok kekuasaan,” tegas mantan presiden ini.
Megawati menyebut PDIP sebagai partai yang berpijak pada ideologi, menjunjung kebenaran, dan konsisten berpihak pada rakyat. Dengan posisi sebagai penyeimbang konstitusional, PDIP akan tetap kritis dalam menjaga arah kebijakan nasional agar tetap sesuai dengan semangat konstitusi dan kepentingan masyarakat luas.
"Yang tertinggi adalah konstitusi. Itulah landasan utama kami dalam bersikap," ungkapnya lebih lanjut.
Baca Juga
Dalam kongres tersebut, Megawati juga kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk masa jabatan 2025–2030. Selain pengukuhan, kongres ini juga membahas agenda strategis partai melalui pembentukan sejumlah komisi yang akan merumuskan arah kebijakan PDIP ke depan.
Mantan Presiden sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.