.png)
Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto: Antara
fin.co.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi terkait kemungkinan keterlibatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun partai tersebut menyatakan dukungan terhadap pemerintah.
"Belum ada pembicaraan ke sana (kursi menteri untuk PDIP)," ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.
Menurut Prasetyo, dukungan terhadap pemerintah tidak selalu harus diwujudkan melalui keikutsertaan dalam struktur pemerintahan. Ia memandang keberadaan PDIP sebagai kekuatan penyeimbang merupakan kontribusi positif bagi demokrasi.
"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketum Megawati di dalam Kongres PDI-P itu juga sesuatu yang baik. Tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan. Enggak ada masalah," tambahnya.
PDIP Tegaskan Bukan Oposisi, Bukan Juga Koalisi
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP terpilih, Megawati Soekarnoputri, telah menegaskan bahwa posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo bukanlah oposisi maupun bagian dari koalisi.
"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ucap Megawati dalam penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Baca Juga
Dukung Pemerintah, Tapi Tetap Kritis
Megawati menekankan bahwa PDIP akan tetap berpihak kepada rakyat dan bersikap tegas dalam menjaga arah pembangunan nasional. Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo akan diberikan selama kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat.
"Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan segan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai dasar negara.
"Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya hukum yang berkeadilan," kata Presiden ke-5 RI itu.
(Anisha Aprilia)
