.png)
fin.co.id – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, agar menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) berseragam loreng dalam upaya mengatasi persoalan tawuran yang semakin marak di wilayah ibu kota.
Anggota Fraksi PSI, Justin Adrian, menekankan, penanganan persoalan sosial seperti tawuran remaja tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian saja. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas, untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan antar-pelajar.
Ia menyoroti, setiap tahun pemerintah daerah menyalurkan anggaran hibah yang cukup besar baik kepada kepolisian maupun ormas. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika Pemprov meminta kontribusi lebih dari pihak-pihak yang menerima dana tersebut untuk membantu menjaga ketertiban umum.
"Saya percaya Gubernur bisa melibatkan ormas-ormas yang ada. Ormas-ormas yang pada pakai seragam militer (Loreng) ini. Dan polisi dan lain sebagainya kita punya hibah yang cukup besar untuk polisi setiap tahun. Jadi saya kira berbagai lapisan," kata Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.
Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap eskalasi kekerasan akibat tawuran. Ia mencatat, korban jiwa terus berjatuhan dan banyak pelaku berasal dari kalangan usia sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena tawuran sudah mencapai titik darurat sosial.
Menurutnya, kebijakan seperti pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus belum cukup efektif memberikan efek jera bagi pelaku. Ia menilai perlu ada langkah nyata dan menyeluruh untuk menyelesaikan akar permasalahan.
Kegiatan religius seperti Mangarai Bersolawat, katanya, belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penurunan kasus kekerasan antar-remaja.
Lebih jauh, Justin mengusulkan adanya sanksi bagi orang tua dari pelaku tawuran. Ia menyebut bahwa pembiaran terhadap anak-anak berkeliaran di malam hari menunjukkan kelalaian yang seharusnya ditindak tegas oleh pihak berwenang. Ia juga menyebut bahwa pendekatan serupa telah diterapkan di berbagai negara.
"Saya kira sudah waktunya untuk menerapkan sanksi bagi orang tua-orang tua yang anaknya terlibat dengan kegiatan-kegiatan kekerasan seperti ini," ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, menyampaikan gagasan untuk memanfaatkan teknologi dalam mencegah tawuran. Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan kamera pengawas (CCTV) yang dilengkapi kecerdasan buatan (AI) guna mendeteksi potensi konflik secara dini.
"Saya mendorong intensifikasi patroli oleh Forkopimda serta pemanfaatan teknologi CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI)" kata Dicky melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, menambahkan bahwa solusi jangka panjang harus mencakup pendekatan ekonomi dan sosial. Ia mengusulkan kemungkinan pemberian insentif bagi lingkungan yang bebas tawuran serta pemberlakuan disinsentif di kawasan rawan konflik.
"Kemungkinan pemberian insentif di wilayah bebas tawuran serta disinsentif bagi daerah rawan konflik," kata Marullah.
(Cahyono)
