.png)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki alasan sendiri mengapa dirinya mengangkat juru bicara (Jubir) Anies Baswedan yakni Sahrin Hamid menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakpro (Persero).
fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki alasan sendiri mengapa dirinya mengangkat juru bicara (Jubir) Anies Baswedan yakni Sahrin Hamid menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakpro (Persero).
Mas Pram sapaan akrabnya tentunya tidak serampangan dalam menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tertentu di BUMD.
Pastinya ada pertimbangan dan alasan yang cukup kuat hingga menjatuhkan pilihan ke Sahrin Hamid untuk menjadi dewan pengawas di PT Jakpro.
Pertimbangan atau alasan pertama mengapa Pramono memilih Sahrin Hamid menjadi dewan komisaris PT Jakpro yakni karena faktor kedekatan.
"Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Alasan berikutnya yakni terkait kredibilitas. Politisi PDI Perjuangan itu tidak meragukan kredibilitas dari Sahrin Hamid.
"Kedua adalah kredibilitas," kata dia.
Baca Juga
Kemudian, Mas Pram meyakini jika Sahrin Hamid memiliki kapasitas untuk mengawasi pengelolaan BUMD besar di DKI Jakarta tersebut.
"Orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu," pungkasnya.
Sebelumnya VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti, mengatakan, perombakan jajaran dewan ini dilakukan secara terukur. Perkibakan ini juga bertujuan untuk mendukung visi jangka panjang perusahaan.
Menurutnya, perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta.
"Kami percaya, sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan,” ujar Yeni dalam keterangannya pada Senin, 4 Juli 2025.
Menurutnya Jakpro selama ini memegang mandat penting dalam pelaksanaan berbagai proyek prioritas Ibu Kota.
Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu seluruhnya menuntut tata kelola yang andal, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.
“Jakpro berkomitmen untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” tambah Yeni.
