.png)
fin.co.id - Menanggapi sejumlah kritik dari kalangan ekonom dan pengamat ekonomi terkait ketidaksesuaian antara data pertumbuhan industri yang dirilis BPS untuk triwulan II 2025 dan hasil Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur versi S&P Global, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa performa sektor industri telah mencerminkan realitas berdasarkan data yang kredibel.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief. Ia menegaskan bahwa indikator seperti Indeks Kepercayaan Industri (IKI), Prompt Manufacturing Index dari Bank Indonesia (PMI BI), serta data investasi dan ekspor sektor industri memperkuat capaian yang telah diumumkan.
“Angka pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri manufaktur yang dirilis oleh BPS sudah akurat. Hal ini tervalidasi melalui hasil IKI Kemenperin dan PMI BI (Bank Indonesia) yang menyatakan bahwa industri manufaktur selama kuarta II 2025 selalu di atas level 50 atau berada dalam fase ekspansif,” pungkas Febri kepada wartawan.
Febri menambahkan, potensi pertumbuhan sektor manufaktur dapat meningkat lebih signifikan apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung sektor industri secara lebih menyeluruh.
Beberapa strategi yang dinilai dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor ini meliputi pembatasan impor barang jadi, pemindahan pintu masuk impor ke pelabuhan di kawasan timur Indonesia, penyediaan bahan baku industri—terutama gas—yang lebih mudah, serta pengurangan distribusi produk dari Kawasan Berikat ke pasar domestik.
“Kami menghargai hasil survei PMI sebagai referensi umum. Namun dalam merumuskan kebijakan, Kemenperin menggunakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan PMI BI. Jumlah perusahaan industri yang jadi sampel rata-rata dalam IKI 3.100 perusahaan tiap bulannya sementara survey PMI S&P Global tidak lebih dari 500 perusahaan industri per survey,” jelas Febri.
Sorotan terhadap Peran Tarif Resiprokal AS dalam Pertumbuhan Ekonomi
Sementara itu, Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, menyoroti kontribusi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang tumbuh sebesar 5,12 persen.
Ia menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor utama Indonesia dengan kontribusi 9,9 persen dari total ekspor nasional, yakni sekitar USD 26 miliar dari total USD 264 miliar pada 2024. Namun, ia mencatat bahwa surplus perdagangan dengan AS masih relatif kecil, yaitu kurang dari 2 persen terhadap PDB nasional.
“Dalam World Economic Outlook Update IMF Juli 2025, proyeksi pertumbuhan riil Indonesia di angka 4,8 persen untuk tahun ini, sementara Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia relatif resiliensi, dengan potensi pertumbuhan rata-rata 4,8 persen selama 2025–2027, dan bisa naik hingga 5,5 persen pada 2027 jika reformasi struktural berjalan,” ucap Achmad ketika dihubungi oleh Disway.
Achmad juga mencermati bahwa bea masuk sebesar 19 persen menjadi hambatan signifikan bagi ekspor Indonesia, terutama di sektor-sektor padat karya seperti alas kaki, udang, elektronik, dan tekstil.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi struktural, memperkuat daya saing industri dalam negeri, dan memperluas jangkauan pasar ekspor.
“Insentif bagi UMKM, penguatan ekosistem industri berbasis teknologi, serta penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan,” pungkas Achmad.
(Bianca Khairunnisa)
