.png)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi - Anisha Aprilia -
fin.co.id - Gelombang protes besar-besaran meledak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan warga pada Rabu, 13 Agustus 2025, bahkan memicu campur tangan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Mensesneg Ingatkan Pejabat Berhati-hati Ambil Kebijakan
Menanggapi kisruh ini, Prasetyo Hadi mengingatkan seluruh pejabat publik di Indonesia, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat harus disampaikan dengan cermat dan penuh pertimbangan.
"Kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau agar pejabat publik berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu, apalagi jika kebijakan itu berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah
Sejak kasus ini mencuat, Prasetyo mengaku pemerintah pusat telah memantau perkembangan di Pati. Ia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik. "Kami terus berkomunikasi dan memonitor unjuk rasa yang terjadi di Pati. Semoga segera ditemukan jalan keluar yang terbaik," jelasnya.
Aksi Demo Besar dan Tuntutan Mundur
Kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen yang dikeluarkan Bupati Sudewo menjadi pemicu utama kemarahan warga. Situasi memanas ketika Sudewo sempat menantang warga yang tidak setuju untuk menggelar demo. Tantangan itu dijawab dengan aksi protes besar-besaran yang mengerahkan ribuan orang ke jalan.
Meski Sudewo telah membatalkan kebijakan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya, warga tetap bersikeras menuntutnya mundur dari jabatan. Dalam aksi hari ini, ketegangan meningkat hingga memicu kericuhan di beberapa titik.
Pemerintah Pusat Pantau Ketat Situasi
Pemerintah pusat memastikan akan terus mengawasi situasi di Pati untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Imbauan Mensesneg menjadi peringatan bagi pejabat di seluruh Indonesia agar lebih bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Baca Juga
Pesan untuk Pejabat Daerah
Kasus ini menjadi pelajaran bahwa kebijakan sensitif, terutama yang menyangkut ekonomi rakyat, harus diputuskan melalui komunikasi yang baik dan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Pemerintah pusat menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antarlevel pemerintahan sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah. (Anisha Aprilia)
