.png)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah jika Payment ID dibuat untuk memata-matai masyarakat - Anisha Aprilia -
fin.co.id – Isu bahwa Payment ID dibuat untuk memata-matai masyarakat akhirnya dibantah langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, teknologi ini justru dirancang untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Payment ID Bukan untuk Memata-matai
Prasetyo Hadi menegaskan, tuduhan bahwa Payment ID digunakan untuk memantau aktivitas keuangan masyarakat tidak benar. “Kalau tadi makna memata-matai itu kemudian kita ingin kepo mau melihat, ndak. Kita semangatnya kan untuk perbaikan,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Agustus 2025.
Menurutnya, pemetaan dan identifikasi data melalui Payment ID dilakukan demi menemukan kejanggalan dalam distribusi bansos. Ia mencontohkan, ada penerima bansos yang sebenarnya tidak layak, namun masih menerima bantuan, atau bahkan menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak semestinya.
Tujuan Utama: Efisiensi dan Ketepatan Sasaran
Mensesneg yang juga merupakan politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa sistem Payment ID akan membantu pemerintah memastikan dana bantuan tersalurkan kepada pihak yang berhak. “Bahwa ternyata setelah di-mapping, diidentifikasi, ketemu lah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi,” ucapnya.
Ia menegaskan, teknologi ini bukan untuk melanggar privasi, melainkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana publik.
Keamanan Data Jadi Prioritas
Prasetyo menekankan, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam menerapkan Payment ID, terutama karena melibatkan data pribadi masyarakat. “Ya iya dong, ngga boleh [disalahgunakan],” tegasnya.
Meski begitu, ia menyebut ada data yang memang harus terbuka untuk publik, seperti laporan hasil produksi. Menurutnya, informasi tersebut bersifat terbuka karena menjadi bagian dari transparansi, sehingga tidak bisa disembunyikan.
Baca Juga
Batal Diresmikan di Hari Kemerdekaan
Rencana peresmian Payment ID pada 17 Agustus 2025 dibatalkan karena sistem ini masih dalam tahap uji coba. Prasetyo mengungkapkan, uji coba baru akan dilakukan pada September 2025 untuk memastikan kesiapan sistem sebelum digunakan secara luas.
“Rencananya sistem ini akan diuji coba pada September 2025,” ungkapnya. Uji coba tersebut akan menjadi momen penting untuk mengevaluasi efektivitas teknologi Payment ID sebelum benar-benar diterapkan.
Respons Publik dan Harapan Pemerintah
Isu Payment ID memang memicu reaksi beragam di masyarakat. Ada yang khawatir sistem ini akan menjadi alat pengawasan berlebihan, namun ada pula yang mendukung dengan alasan meningkatkan efisiensi penyaluran bansos.
Pemerintah berharap, setelah uji coba nanti, masyarakat bisa melihat manfaat nyata Payment ID dan menghilangkan kekhawatiran soal penyalahgunaan data. (Anisha Aprilia)
