.png)
fin.co.id - Pemerintah pada tahun 2026 dipastikan tidak melakukan rekrutmen pegawai negara sipil (PNS) dan kenaikan gaji.
Pasalnya, rencana belanja negara tahun 2026 tidak memasukkan dua agenda tersebut: Rekrutmen PNS dan kenaikan gaji PNS.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa ruang fiskal dalam RAPBN 2026 sebagian besar difokuskan pada pembiayaan program strategis nasional
Oleh karena itu, hingga saat ini pemerintah belum menyiapkan kajian terkait kebijakan rekrutmen PNS dan kenaikan gaji PNS.
"Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji," ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu 16 Agustus 2025.
Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait kebutuhan formasi PNS.
Meski begitu, ia menekankan bahwa ruang fiskal tetap menjadi faktor penentu utama.
"Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan," tuturnya.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disusun dengan memperhitungkan defisit senilai Rp636,8 triliun, atau setara 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Total belanja negara pada tahun tersebut diproyeksikan mencapai Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dibandingkan outlook tahun 2025.
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp3.136,5 triliun atau meningkat 17,8 persen. Dari jumlah itu, belanja kementerian dan lembaga ditetapkan Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen, sementara belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.
Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu disebabkan oleh belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta percepatan investasi dan perdagangan global.
"MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," ujarnya.
Berbeda dengan BPP yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
Sementara, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.
