fin.co.id - Bagaimana Indonesia mendorong sektor transportasi menuju energi bersih? Pemerintah bersama BUMN strategis gencar mempercepat transisi energi sebagai bagian dari target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Inisiatif ini mencakup pengembangan biofuel dan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk mendukung transportasi hijau yang berkelanjutan.
Transportasi Jadi Fokus Utama
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, menekankan pentingnya sektor transportasi dalam roadmap transisi energi nasional. Menurutnya, transisi energi harus seimbang antara kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. "Transportasi menyumbang emisi karbon signifikan sehingga menjadi fokus utama," ujar Eniya dalam paparan EITS Discussion Series 2025 di Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
Pemerintah menetapkan strategi meliputi elektrifikasi kendaraan, pengembangan bioetanol, biodiesel, hingga bioavtur untuk penerbangan. Grand design transisi energi ini diarahkan agar emisi karbon dapat ditekan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan mobilitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi.
PLN Dorong Infrastruktur Kendaraan Listrik
PT PLN (Persero) mengambil peran sentral dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Executive Vice President Pengembangan, Pinjaman, dan Perizinan Proyek PLN, Moch Padang Dirgantara, menyampaikan bahwa PLN mengadopsi strategi end-to-end, mulai dari pembangkitan berbasis energi terbarukan hingga layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
“Hingga September 2024, PLN mengoperasikan lebih dari 2.100 unit SPKLU di 1.463 lokasi serta 2.200 unit SPBKLU. Setahun kemudian, jumlah SPKLU meningkat dua kali lipat menjadi 4.216 unit di 2.800 lokasi, dari Aceh hingga Papua,” ungkap Dirgantara. Infrastruktur ini tidak hanya untuk kendaraan pribadi, tetapi juga mendukung transportasi publik dan sektor komersial.
PLN membuka peluang investasi SPKLU bagi UMKM, koperasi, hingga individu melalui Permen ESDM Nomor 182 Tahun 2023. Dengan pendekatan inklusif ini, ekosistem kendaraan listrik diharapkan tumbuh berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi luas.
Tantangan Insentif dan Daya Beli
Meskipun infrastruktur berkembang, pertumbuhan penjualan kendaraan listrik belum optimal. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Dina Nurul Fitria, menyoroti perlambatan minat beli kendaraan listrik akibat berakhirnya insentif pemerintah. Sebelumnya, bantuan berupa kelonggaran pembiayaan dari bank Himbara mendorong minat masyarakat, namun setelah subsidi dicabut, daya beli terbatas memengaruhi keputusan konsumen.
Selain itu, harga mobil non-EV cenderung turun, membuat konsumen lebih memilih kendaraan konvensional. “Kalaupun masyarakat mampu membeli mobil baru, banyak yang akhirnya tetap memilih non-EV,” jelas Dina. Tantangan ini menunjukkan pentingnya strategi insentif jangka panjang agar transisi energi dapat berjalan efektif.
Menuju Transportasi Hijau
Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci percepatan transisi energi transportasi. Selain biofuel dan kendaraan listrik, inovasi energi baru seperti hidrogen dan amonia juga menjadi fokus penelitian dan pengembangan. Sinergi ini diharapkan mendorong transportasi hijau, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, dan memperkuat komitmen Indonesia terhadap target NZE 2060.
Indonesia optimistis, dengan langkah strategis yang meliputi regulasi, insentif, dan pengembangan infrastruktur, sektor transportasi dapat menjadi motor utama dalam mengurangi emisi nasional. Ke depan, transportasi hijau juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial luas bagi masyarakat.
Dengan strategi yang terintegrasi, Indonesia bukan hanya mengejar target emisi, tetapi juga menyiapkan ekosistem transportasi modern dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga masyarakat sipil. (*)