.png)
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin berencana untuk mengadakan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, guna membahas isu penurunan tunjangan perumahan bagi para anggota dewan. Foto: Cahyono
fin.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin berencana untuk mengadakan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, guna membahas isu penurunan tunjangan perumahan bagi para anggota dewan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, yang menjelaskan, pertemuan tersebut juga akan melibatkan perwakilan dari DPRD provinsi lain melalui forum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
"Pak Ketua (DPRD DKI) selaku anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia akan audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI. Jadwalnya besok atau Senin depan,"
kata Augustinus kepada wartawan, Jumat, 12 September 2025.
Augustinus menegaskan, besarnya tunjangan perumahan bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, melainkan juga di provinsi lain.
"Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu kan pertama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu sampai Rp79 juta, kita (DKI) Rp78 juta. Makanya, dari asosiasi akan audiensi ke Pak Menteri untuk bagaimana selanjutnya untuk tunjangan perumahan seluruh DPRD se-Indonesia," jelasnya.
Ia menambahkan, diperlukan payung hukum yang jelas dan seragam mengenai kebijakan tunjangan perumahan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antar daerah.
"Harus ada peraturan yang mengikat juga biar tidak salah. Kan, selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada," tandasnya.
Baca Juga
Tunjangan Perumahan Capai Rp70 Juta per Bulan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta mengenai besaran tunjangan perumahan yang mencapai Rp70 juta per bulan.
Sebagai informasi, tunjangan perumahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 pada masa kepemimpinan Anies Baswedan. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa pimpinan DPRD DKI berhak menerima tunjangan perumahan sebesar Rp78.800.000 per bulan, sedangkan anggota DPRD menerima Rp70.400.000 per bulan.
Gubernur Pramono menyatakan bahwa dirinya masih menunggu langkah lanjutan dari DPRD terkait potensi revisi regulasi tersebut.
"Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu, 7 September 2025.
(Cahyono)
