fin.co.id - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengupayakan solusi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami sejumlah pekerja SPBU swasta, akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini.
Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah dampak PHK yang lebih luas di sektor terkait.
“Kalau berkenaan dengan efeknya, tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk sekali lagi mencari, segera mencari jalan keluar dan mengantisipasinya, supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti yang tadi disampaikan,” kata Prasetyo dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.
Diketahui bahwa sejumlah SPBU swasta menghadapi keterbatasan stok BBM, yang berdampak langsung pada keberlangsungan pekerjaan para pegawainya. Sejak terjadinya penurunan pasokan, banyak petugas di SPBU non-pertamina kehilangan tugas utama mereka.
Menteri ESDM Dorong SPBU Swasta Bekerja Sama dengan Pertamina
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan tegas kepada para pengelola SPBU swasta, seperti Shell, BP, dan Vivo, untuk segera menjalin kemitraan dengan PT Pertamina (Persero) guna memastikan ketersediaan stok BBM.
“Silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” kata Bahlil Lahadalia.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan izin tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen kepada SPBU non-pemerintah. Namun, jika kebutuhan mereka melebihi jumlah tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya melakukan kerja sama dengan Pertamina.
“Kalau mau lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini cabang-cabang industri, kalau mau lebih silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” jelasnya.
(AnishaAprilia)