Megapolitan

Leony Sentil Anggaran Tangsel, Wali Kota Benyamin: LKPD Sudah Diperiksa BPK

news.fin.co.id - 23/09/2025, 15:31 WIB

LKPD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 menjadi sorotan publik usai viral di media sosial (medsos).

fin.co.id - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 menjadi sorotan publik usai viral di media sosial (medsos). Kritik salah satunya datang dari mantan penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti, yang menyoroti sejumlah pos anggaran dinilai janggal.

Lewat akun Instagram @leonyvh, Leony mempertanyakan perbedaan alokasi, seperti biaya perjalanan dinas yang tercatat Rp117 miliar, sementara perbaikan jalan dan irigasi hanya Rp731 juta. Ia menilai angka tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan warga Tangsel.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan, seluruh anggaran sudah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diunggah secara transparan ke situs resmi Pemkot sejak 2019.

"Laporan ini sangat tebal, tahun 2024 mencapai 520 halaman. LKPD tidak memuat rincian detail karena kalau dijabarkan bisa dua sampai tiga kali lipat lebih tebal. Rincian kegiatan dan sub kegiatan ada di dokumen lain," jelasnya, Selasa, 23 September 2025.

Benyamin juga mencontohkan anggaran konsumsi rapat yang disebut mencapai Rp66 miliar. Menurutnya, dana itu tersebar di 37 perangkat daerah, sekolah negeri, rumah sakit, hingga puskesmas.

"Termasuk makan pasien RSUD, sosialisasi kesehatan, hingga musrenbang di tingkat kelurahan sampai kota," katanya.

Selain itu, tercatat Rp23,2 miliar untuk cenderamata, Rp38 miliar untuk ATK dan bahan kegiatan di berbagai perangkat daerah, serta Rp136 juta untuk bantuan sosial. Pada program pengentasan kemiskinan, Pemkot mengalokasikan bedah rumah 500 unit, perbaikan sanitasi 662 unit, hingga kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi warga rentan.

Ia menegaskan seluruh laporan sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Banten.

"Jadi ini bukan data mentah, melainkan laporan resmi yang sudah diverifikasi. Kami juga terbuka terhadap kritik publik agar pengelolaan keuangan daerah lebih baik ke depan," ujar Benyamin.

(Rafi Adhi)

Mihardi
Penulis