.png)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, saat ini banjir yang melanda sejumlah titik di ibu kota cenderung lebih cepat surut dibandingkan sebelumnya. Foto: Cahyono
fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 850 Tahun 2025 yang mengesahkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi tiga wilayah administratif. Pemekaran ini mencakup tiga kelurahan baru, yakni Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur.
Langkah ini disebut sebagai terobosan bersejarah, mengingat wacana pemekaran Kapuk telah muncul sejak hampir tiga dekade lalu.
“Maka ini sejarah, setelah menunggu sejak tahun 1996, ternyata tidak ada yang urus. Alhamdulilah melalui keputusan gubernur ini selesai,” ujar Pramono saat menyampaikan sambutan di Kelurahan Kapuk.
Dia menjelaskan, keputusan pemekaran didasarkan pada pertimbangan demografis. Saat ini, jumlah penduduk di wilayah Kapuk telah mencapai sekitar 174.000 jiwa, melampaui jumlah penduduk di 15 kecamatan lain di Jakarta.
Menurutnya, angka tersebut membuat pelayanan publik menjadi tidak efisien bila masih dikelola di bawah satu kelurahan.
“Begitu saya mendapat laporan jumlah penduduk Kapuk mencapai 174 ribu jiwa, saya menilai sudah waktunya dilakukan pemekaran. Karena itu, saya menandatangani Kepgub Nomor 850 Tahun 2025 untuk membagi wilayah Kapuk menjadi tiga kelurahan,” ucap Pramono.
Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait proses administratif, dia memastikan, seluruh penyesuaian dokumen kependudukan akan difasilitasi melalui pos layanan satu atap, dan tidak akan dikenakan biaya.
Baca Juga
“Masyarakat tidak perlu cemas soal administrasi. Semua dokumen akan difasilitasi melalui pos pelayanan satu atap, dan seluruh prosesnya gratis,” pungkasnya.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen membangun sarana pendukung, termasuk kantor kelurahan baru untuk Kapuk Selatan dan Kapuk Timur, setelah menerima kode wilayah resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Alhamdulillah Kepgub sudah keluar, tinggal menunggu kode wilayah dari Kemendagri. Setelah itu, saya minta Wali Kota segera menyiapkan pembangunan kantor kelurahan. Mudah-mudahan masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan,” tutupnya.
(Cahyono)
