.png)
fin.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menyalurkan dana saldo anggaran lebih (SAL) ke sejumlah bank pembangunan daerah (BPD), salah satunya Bank Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Rencana tersebut disambut positif oleh Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, yang menegaskan bahwa dana dari pemerintah pusat akan difokuskan untuk pembiayaan sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan jasa yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi daerah.
“Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu, 8 Oktober 2025.
Agus menekankan, rencana penempatan dana SAL bukan bentuk permintaan tambahan likuiditas, melainkan bentuk dukungan pemerintah terhadap stabilitas dan peran Bank Jakarta dalam memperkuat sistem keuangan daerah. Ia memastikan kondisi likuiditas Bank Jakarta saat ini berada pada level sehat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang terjaga dengan baik.
Menurutnya, langkah Menkeu Purbaya merupakan bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas Bank Jakarta dalam menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran.
“Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance),” tambahnya.
Sebelumnya, pada 12 September 2025, Menkeu Purbaya telah menyuntik dana segar sebesar Rp200 triliun ke lima bank Himbara (himpunan bank milik negara), yakni BNI, Bank Mandiri, BTN, BRI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
- Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima Rp55 triliun,
- BTN mendapatkan Rp25 triliun, dan
- BSI memperoleh Rp10 triliun.
Strategi yang sama kini akan diterapkan untuk Bank Jakarta dan Bank Jatim, dengan rencana penyaluran dana sekitar Rp20 triliun guna memperkuat pembiayaan sektor riil.
“Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta, dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau 10 triliun–20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” ujar Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit produktif, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional, khususnya di Jakarta dan Jawa Timur.
(Cahyono)
