.png)
fin.co.id – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan layanan Kereta Cepat Whoosh, meski pemerintah menyatakan enggan menanggung beban finansial proyek tersebut lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan finansial proyek strategis nasional itu.
“KCIC secara intens berkoordinasi dan melakukan rapat teknis bersama seluruh stakeholder untuk membahas langkah-langkah strategis guna memastikan keberlanjutan layanan Kereta Cepat Whoosh secara jangka panjang,” ujar Eva dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.
Eva menjelaskan, KCIC terus memberikan laporan rutin kepada pemerintah melalui Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, BP BUMN, Badan Pengelola Investasi (BPI), serta para pemegang saham dari Indonesia dan Tiongkok.
“Setiap langkah akan dibahas dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak,” katanya.
Menurut Eva, baik Pemerintah Indonesia maupun Tiongkok masih berkomitmen menjaga kelangsungan operasional Whoosh sekaligus mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kereta Cepat Whoosh telah melayani hampir 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi,” ungkapnya.
KCIC kini mengembangkan strategi keberlanjutan dengan mengoptimalkan railway business dan non-railway business, seperti pengembangan sistem dynamic pricing, kartu langganan Frequent Whoosher Card, serta program edutrip dan layanan rombongan.
Selain itu, KCIC juga rutin menghadirkan berbagai promo, seperti diskon destinasi wisata dan restoran melalui program Boarding Pass True Value.
“Efisiensi waktu tempuh dan kenyamanan menjadi faktor utama yang terus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Beragam inovasi dan peningkatan layanan juga terus dilakukan,” tutur Eva.
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam tayangan YouTube Mahfud MD Official menyoroti adanya dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat tersebut.
Mahfud menjelaskan bahwa proyek awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman 0,1 persen, namun kemudian dialihkan ke China dengan bunga 2 persen, yang membengkak menjadi 3,4 persen.
Ia juga menyebut Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan, sempat menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi.
“Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, beban utang proyek ini kini semakin berat karena bunga pinjaman mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya sekitar Rp1,5 triliun.
(Ayu Novita)
