.png)
fin.co.id - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil hingga 99,99 persen menuai sorotan tajam dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Lembaga ini menilai klaim tersebut sebagai bentuk propaganda politik yang menyesatkan publik dan mengabaikan persoalan nyata di lapangan, terutama insiden keracunan massal yang berulang kali terjadi.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan klaim itu dengan merujuk pada jumlah kasus keracunan yang dianggap sangat kecil dibanding total penerima manfaat program. Ia menyebut, dari 3,4 juta penerima, hanya sekitar 200 orang yang mengalami keracunan atau setara 0,005 persen.
Namun, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai cara berpikir tersebut keliru. Ia menegaskan bahwa mengukur keberhasilan program yang menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak dengan pendekatan statistik semata adalah langkah yang menipu publik.
“Bagi saya klaim 99,9 persen sukses hanyalah propaganda politik yang menipu publik,” ujar Ubaid Matraji dalam keterangannya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menurutnya, berbagai kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah seharusnya menjadi peringatan serius untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh, bukan justru ditutupi dengan data yang tampak indah di atas kertas.
Ubaid juga mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG yang melibatkan pihak SPPG, yayasan, dan mitra program. Ia menduga terdapat pemotongan harga per porsi, praktik korupsi, dan konflik kepentingan dalam distribusi dana dan pengadaan bahan makanan.
“Perpresnya belum jadi. Prosesnya tertutup, pelaksanaannya semrawut, tidak ada transparansi, tapi Presiden sudah klaim berhasil. Ini omon-omon apalagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya tidak terjebak pada permainan angka, melainkan menempatkan keselamatan dan kualitas pangan anak-anak sebagai prioritas utama.
“Kalau pemerintah serius ingin menyehatkan anak bangsa, hentikan propaganda angka, benahi sistemnya dari hulu ke hilir. Keberhasilan sejati bukan ketika Presiden puas dengan statistik, tapi ketika setiap anak Indonesia benar-benar makan bergizi, aman, dan bebas dari kebohongan,” ujarnya.
Fokus pada Keamanan Pangan, Bukan Angka
Lebih lanjut, JPPI menilai bahwa fokus utama seharusnya adalah standar keamanan pangan dan pengawasan dapur MBG, bukan sekadar memperbandingkan jumlah kasus dengan total penerima manfaat.
“MBG adalah program intervensi gizi, tujuannya menyelamatkan anak-anak dari kekurangan gizi, bukan malah membahayakan mereka. Dengan mengklaim 99,99 persen berhasil, pemerintah mengabaikan urgensi untuk memperbaiki sanitasi, kualitas bahan baku, dan pengawasan dapur SPPG yang terbukti bermasalah,” jelas Ubaid.
JPPI mendesak pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional (BGN), untuk menghentikan penggunaan klaim statistik yang bersifat kosmetik dan segera mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola MBG. Aturan tersebut diharapkan mencakup sanksi tegas bagi penyedia makanan yang melanggar, serta kewajiban penggunaan air dan bahan pangan bersertifikat agar insiden keracunan tidak terulang lagi.
(Hasyim Ashari)
