.png)
fin.co.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 mengalami penurunan akibat adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemotongan tersebut cukup signifikan, yakni mencapai Rp15 triliun untuk DBH Jakarta. Dampaknya, APBD yang semula dirancang sebesar Rp95 triliun harus dikoreksi menjadi sekitar Rp80 triliun.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan akan melakukan langkah efisiensi terhadap beberapa pos anggaran yang dinilai tidak mendesak.
Meski demikian, Pramono menegaskan efisiensi tersebut tidak akan menyentuh sektor kesehatan dan pendidikan karena keduanya tetap menjadi prioritas utama di tengah kondisi anggaran yang menurun.
"Jadi, saya berprinsip untuk kesehatan, untuk pendidikan tidak dikurangi," kata Pramono di Jakarta Timur, Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, efisiensi akan difokuskan pada kegiatan pembangunan fisik yang tidak bersifat mendesak.
Sementara itu, program pembangunan maupun revitalisasi fasilitas kesehatan tetap akan dilanjutkan pada tahun 2026.
"Untuk puskesmas ada dua dalam waktu dekat yang akan kita bangun baru, kemudian ada revitalisasi, semuanya mendapatkan anggaran. Jadi, untuk kesehatan tidak ada yang dikurangi," ujarnya menegaskan.
Termasuk pembangunan rumah sakit tipe A di kawasan Sumber Waras yang akan tetap berjalan sesuai jadwal.
Dalam waktu dekat, Pramono berencana meninjau langsung kesiapan lahan RS Sumber Waras yang terletak di Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
"Mudah-mudahan minggu depan saya bisa melihat lapangan dan segera akan kita tindak lanjuti untuk kita siapkan untuk membangun rumah sakit baru," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengingatkan agar kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah provinsi tidak mengganggu program-program yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Tentu saja kita harus melakukan penghematan. Tapi jangan sampai menyentuh kepentingan prioritas masyarakat. Saya hanya ingin mengingatkan itu,” ujar Inggard.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan bahwa sejumlah program penting seperti penataan kawasan kumuh, peningkatan sarana dan prasarana umum, serta perbaikan infrastruktur vital di tingkat kelurahan dan kecamatan harus tetap dilanjutkan.
“Program yang menyangkut pembenahan RT dan RW kumuh, perbaikan selokan, jalan, maupun alat-alat vital seperti lift yang berhubungan dengan keselamatan, itu jangan diefisiensi,” tutupnya.
