.png)
fin.co.id -
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara menanggapi keluhan para kontraktor yang mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku material akibat penutupan tambang galian C di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Langkah tegas pemerintah daerah ini diambil sebagai bagian dari penataan lingkungan dan pengendalian dampak sosial yang selama ini ditimbulkan oleh aktivitas tambang di kawasan tersebut.
Namun, keputusan itu rupanya menimbulkan efek domino terhadap proyek-proyek infrastruktur di Bogor, termasuk pembangunan Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang) yang bernilai sekitar Rp31 miliar.
Beberapa kontraktor mengeluh bahwa pasokan batu, pasir, dan bahan quarry untuk pengecoran jalan menjadi langka, hingga proyek terancam tertunda.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan untuk menutup tambang tidak bisa hanya dilihat dari kacamata kontraktor atau pelaku usaha konstruksi semata.
Sebagai pemimpin, katanya, kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, terutama masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang.
“Kalau kontraktor mengeluh pasti ada, tapi kan ada wilayah lain yang buka. Jadi bukan hanya di situ saja. Kami kalau hanya dengar keluhan satu orang tanpa mempertimbangkan keluhan orang lain, kan tidak adil jadi pemimpin,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi tidak menampik bahwa penutupan tambang Parungpanjang menimbulkan dilema besar antara menjaga kelancaran pembangunan dan melindungi hak-hak warga sekitar tambang.
Banyak warga di kawasan Bogor Barat mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas tambang, mulai dari polusi udara, kerusakan jalan akibat truk tambang, hingga gangguan kesehatan.
“Ini bukan soal proyek saja, tapi soal kehidupan warga. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat demi beton,” tegasnya.
Pernyataan ini mencerminkan gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dikenal konsisten dalam mengutamakan aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan Jawa Barat.
