.png)
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Foto: Fajar Ilman
fin.co.id – Pengamat politik dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting menilai, keputusan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi yang menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra, merupakan penanda penting perubahan arah politik relawan Jokowi di masa transisi menuju pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ginting, sikap terbuka Budi Arie dan pernyataan santai Sekjen Projo, Handoko, memperlihatkan tingkat kedewasaan politik dalam tubuh organisasi relawan tersebut.
"Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang meminta izin kepada para relawan jika dirinya akan bergabung dengan Partai Gerindra, menandai fase baru dalam dinamika politik pasca-Jokowi," ujar Ginting saat dikonfirmasi, Kamis 6 November 2025.
"Sikap terbuka itu, disertai pernyataan santai Sekjen Projo Handoko ‘silakan, itu hak politik Pak Budi Arie’ menunjukkan bukan hanya kedewasaan organisasi, tetapi juga arah repositioning politik relawan Jokowi di tengah transisi kekuasaan menuju pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto," sambungnya.
Ia menjelaskan, langkah tersebut mencerminkan komunikasi politik transisi dari gerakan relawan Pro Jokowi menuju fase keberlanjutan pemerintahan.
"Sejak Jokowi menunjukkan kedekatan politik dengan Prabowo, arah komunikasi politik Projo perlahan bergeser: dari gerakan loyalis personal menjadi gerakan transisi kekuasaan yang mencari kesinambungan politik," jelasnya.
Lebih lanjut, Ginting menilai langkah Budi Arie sebagai bentuk strategi komunikasi politik simbolik.
Baca Juga
"Rencana Budi Arie untuk bergabung ke Partai Gerindra bisa dibaca sebagai tindakan komunikasi politik simbolik, yaitu penyelarasan narasi antara Projo dan kekuasaan baru tanpa kehilangan identitas historisnya," katanya.
Menurut Ginting, permintaan izin yang disampaikan Budi Arie kepada para relawan juga merupakan upaya mempertahankan legitimasi moral di kalangan pendukungnya.
"Dengan meminta izin kepada relawan, ia menunjukkan upaya mempertahankan legitimasi moral di mata basis pendukung Projo—yang sebagian besar masih loyal kepada Jokowi, bukan kepada partai tertentu," tulis Ginting.
Ia juga menilai bahwa pernyataan Handoko merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas politik yang makin plural.
"Pernyataan Sekjen Projo, Handoko, yang menyebut banyak kader Projo juga kader partai, termasuk dirinya yang aktif di Golkar merupakan strategi komunikasi yang menormalisasi pluralitas afiliasi politik di tubuh organisasi relawan," ujarnya.
Ginting menambahkan, jika Budi Arie benar-benar bergabung ke Gerindra, langkah itu berpotensi menjadi jembatan politik antara dua era kepemimpinan nasional.
"Jika Budi Arie resmi bergabung, maka ia berpotensi menjadi jembatan komunikasi politik antara dua era: era Jokowi yang berbasis teknokratis-kerakyatan dan era Prabowo yang berorientasi pada kekuatan negara," paparnya.
Namun, Ginting juga mengingatkan adanya risiko politik yang harus diwaspadai dari langkah tersebut.
