.png)
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.
fin.co.id - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Ia menyebut berbagai tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT), bisa menjadi lebih efisien melalui digitalisasi berbasis AI.
Irawan menjelaskan bahwa AI memiliki kemampuan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar yang tak mungkin ditangani secara manual oleh petugas di lapangan.
"AI itu bisa membaca. Nah, kalau itu bisa kita lakukan digitalisasi, menurut saya. Salah satu penyelenggaraan pemilu itu kita bisa capek," ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Gedung Bawaslu, dikutip Sabtu, 15 November 2025.
Menurut Irawan, teknologi ini juga dapat memperkuat prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu karena mampu menghubungkan berbagai lembaga sekaligus mendorong pengawasan yang berlangsung secara berkesinambungan.
"Kunci dari penggunaan teknologi itu (AI), salah satunya adalah konektivitas antar lembaga," tuturnya.
Ia menambahkan, proses pemutakhiran data di masa depan tidak lagi dilakukan manual, melainkan diperbarui secara otomatis sesuai kategori data yang masuk. Bahkan, menurutnya, potensi prediksi data dasar seseorang sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak dini.
"Jadi, sumbernya itu, raw material-nya itu sejak dari dulu ketika, misalnya ibu-ibu mengandung, melahirkan," ujarnya.
"Itu mereka sudah bisa memprediksi bahwa 15, 16, 17 tahun kemudian, dia (sang anak) telah memenuhi hak sebagai pemilih. Nah, di Indonesia kan masih manual," sambungnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Irawan menyebut digitalisasi sistem pemilu perlu diarahkan untuk melindungi pemilih serta meningkatkan kualitas layanan. Ia menilai berbagai aplikasi yang sudah digunakan penyelenggara pemilu, termasuk Sirekap, masih dapat dikembangkan lebih jauh dengan dukungan AI.
Namun demikian, ia mengakui ada tantangan yang harus dihadapi, terutama soal tingkat kepercayaan publik terhadap teknologi tersebut. Karena itu, edukasi dan penyampaian informasi yang tepat perlu dilakukan secara konsisten.
"Yang paling penting adalah bagaimana kita percaya terhadap itu yang harus kita sosialisasikan terus," urainya.
"Termasuk juga dengan nanti ke depan itu adalah bagaimana kita membangun satu rangka penyelenggaraan mobilitas yang memang bisa transparan," tambahnya menutup.
(Candra Pratama)
