.png)
fin.co.id - Rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza kembali menjadi sorotan publik, setelah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) resmi mengesahkan resolusi pembentukan Board of Peace (BoP) dan mengotorisasi International Stabilization Force (ISF).
Dari situ, muncul dorongan agar Indonesia ikut berpartisipasi. Namun, sejumlah pihak meminta pemerintah tak terburu-buru. Salah satu suara paling lantang datang dari pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dr. Dino Patti Djalal.
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus sangat berhati-hati, mengingat situasi Gaza masih cair, sensitif, dan penuh risiko operasional.
“Kita semua ingin berbuat baik. Kita berniat mulia. Tetapi pasukan perdamaian tidak boleh dikirim tanpa mission statement dan rules of engagement yang benar-benar jelas,” tegas Dino dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip Kamis, 27 November 2025.
Resolusi yang diprakarsai Amerika Serikat itu lolos dengan 13 suara setuju, sementara China dan Rusia abstain. BoP–ISF akan menjadi kerangka operasi stabilisasi Gaza hingga 31 Desember 2027.
Dalam pemaparannya di PBB, utusan AS Mike Waltz menyebut resolusi ini sebagai “cetak biru perdamaian Gaza”, merujuk pada rencana 20 poin pemerintahan Presiden AS Donald Trump rencana yang turut dinegosiasikan sejumlah negara termasuk Indonesia.
Dengan disahkannya resolusi tersebut, Indonesia dianggap memiliki kesempatan untuk turut berkontribusi dalam misi internasional ini. Namun Dino menilai, pemerintah harus memastikan seluruh detail teknis sebelum memutuskan.
1. Risiko Berhadapan dengan Hamas: Ancaman Paling Serius
Dino menyoroti risiko paling nyata: potensi pasukan Indonesia berhadapan dengan Hamas jika mandat tidak disetujui semua pihak di Gaza.
“Risiko terbesarnya adalah kalau pasukan kita justru berhadapan dengan Hamas. Itu bukan yang kita inginkan, bukan kepentingan TNI. Kita tidak ingin berperang dengan siapa pun,” ujarnya.
Ia menegaskan, pasukan perdamaian hanya dapat bekerja efektif jika:
-
Semua pihak yang berkonflik menyetujui gencatan senjata dan kerangka damai,
-
Mandat PBB jelas, tidak multitafsir,
-
Aturan pelibatan (rules of engagement) tertulis secara rinci dan disepakati semua pihak.
