.png)
Intinya:
Pemprov Aceh meminta bantuan UNDP dan UNICEF untuk pemulihan pasca banjir bandang dan longsor.
-
Puluhan lembaga dan ribuan relawan sudah terlibat membantu pengungsi dan wilayah terdampak.
-
Mendagri Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan tersebut.
Setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.
fin.co.id - Pemerintah Provinsi Aceh terpaksa meminta bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) guna membantu memulihkan kondisi Aceh usai diterjang banjir bandang dan longsor.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA mengatakan, pihaknya meminta bantuan ke dua lembaga itu karena punya pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama pascabencana tsunami di Aceh pada 2004.
"Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA.
Dia kemudian menyebut setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh," kata Jubir Pemprov Aceh.
Gubernur yang disebut oleh jubir Pemprov Aceh itu merujuk pada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada 25 November 2025. Hingga Senin (15/12), jumlah korban jiwa di tiga provinsi mencapai 1.030 jiwa, dan 206 warga dinyatakan hilang. Kemudian, jumlah pengungsi, per 15 Desember, mencapai 608.940 orang.
Merespon itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut akan mempelajari surat permintaan bantuan tersebut.
Tito, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam selepas Sidang Kabinet Paripurna, memilih tidak banyak berkomentar saat diminta pendapatnya mengenai surat permintaan bantuan tersebut.
"Nanti kita pelajari," kata Mendagri Tito Karnavian singkat merespons pertanyaan wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengaku belum membaca surat permintaan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan asing tersebut.
"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," ujar dia. *
