.png)
Keputusan pengembalian bantuan dari UEA ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia memilih menangani bencana secara mandiri, meski banyak negara sahabat menawarkan bantuan.
Dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/12/2025), Prabowo mengaku telah dihubungi sejumlah pemimpin negara yang ingin mengirimkan bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera.
“Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah untuk mengedepankan kemandirian nasional dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di sisi lain, kondisi banjir di Kota Medan dan sejumlah wilayah Sumatera Utara masih menjadi perhatian. Ribuan warga terdampak, sebagian harus mengungsi, dan kebutuhan logistik menjadi isu krusial di lapangan.
Meski bantuan dari luar negeri dikembalikan, pemerintah menegaskan bahwa stok logistik nasional dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan korban bencana. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur resmi pemerintah, mulai dari BNPB, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Keputusan menolak bantuan luar negeri ini memunculkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai simbol kemandirian dan kedaulatan negara. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keputusan tersebut, terutama di tengah kondisi darurat dan besarnya jumlah korban bencana.
Meski demikian, Pemerintah Kota Medan menegaskan bahwa keputusan ini bukan penolakan terhadap niat baik negara sahabat, melainkan kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan mekanisme resmi penanganan bencana. (*)
