Prabowo Setujui PP Baru Tindaklanjuti Putusan MK, Polisi Aktif Tak Lagi Bebas Duduki Jabatan Sipil

Putusan MK tersebut mengubah penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri, yang sebelumnya membuka ruang tafsir bagi penugasan polisi aktif di jabatan sipil.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyebutkan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Baca Juga

• Koalisi Sipil hingga Menteri HAM Soroti Putusan Banding Kasus Air Keras Andrie Yunus, 2 Terdakwa TNI Batal Dipecat
• Belum Ada Tersangka, Kasus Jual Beli Jabatan ASN Bogor Jalan di Tempat?

Namun, penjelasan pasal tersebut sebelumnya memuat frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”, yang kemudian dicabut oleh MK.

MK menilai frasa tersebut:

• Mengaburkan norma hukum

• Menimbulkan ketidakpastian hukum

  Baca Juga

  • Advokat Muda Bongkar Dugaan Mafia Kepailitan yang ‘Caplok’ PT Kedap Sayaaq
  • Buka Lahan 4 Hektare, Pria di Rokan Hulu Jadi Tersangka Karhutla

• Bertentangan dengan TAP MPR No. VII/MPR/2000

Dengan dicabutnya frasa itu, maka tidak ada lagi celah hukum bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa pensiun atau mengundurkan diri.