.png)
fin.co.id - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program berskala nasional ini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak ekonomi utama pada 2026 dengan dukungan anggaran yang signifikan dari negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG sepanjang 2026. Pendanaan tersebut bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberlanjutan program dinilai terjamin.
Airlangga menegaskan, skema pendanaan melalui APBN membuat program MBG memiliki kepastian dari sisi pembiayaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, program ini dapat berjalan secara aman, berkelanjutan, dan terukur dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026.
Anggaran jumbo tersebut disiapkan untuk mendukung target penerima manfaat program MBG yang diperkirakan mencapai sekitar 82 juta orang di seluruh Indonesia pada 2026.
Selain berdampak pada peningkatan gizi, Airlangga menilai program MBG juga memiliki efek ekonomi yang kuat. Salah satunya melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerapkan sistem pembayaran di awal, sehingga menciptakan arus kas yang stabil bagi pelaksana dan mendorong pertumbuhan usaha lokal.
Model bisnis SPPG dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah karena memberikan kepastian modal, mempercepat perputaran uang, serta mendorong munculnya unit-unit dapur baru di berbagai wilayah.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujarnya.
Airlangga mencontohkan daerah Lamongan, di mana masyarakat terlibat aktif dan bergotong royong dalam membangun usaha SPPG. Kondisi tersebut menunjukkan adanya efek pengganda ekonomi dari program MBG di tingkat lokal.
Ia juga menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp335 triliun, setiap kuartal diperkirakan hampir Rp80 triliun akan mengalir langsung ke tingkat akar rumput. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp37 triliun secara nasional.
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Menurut Airlangga, penyaluran dana dalam jumlah besar secara langsung ke masyarakat akan mendorong konsumsi, meningkatkan produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Program MBG juga diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja. Perhitungan ini sejalan dengan estimasi bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Lebih jauh, Airlangga memperkirakan program MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Bahkan jika realisasi hanya setengah dari potensi tersebut, kontribusinya tetap signifikan dengan tambahan sekitar tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Airlangga. *
