.png)
Yandri mengungkapkan, jika kedua program ini berjalan optimal, perputaran uang di desa bisa mencapai Rp5 miliar hingga Rp8 miliar per bulan.
“Dengan Kopdes dan MBG, perputaran uang di desa bisa mencapai Rp 5 sampai Rp 8 miliar setiap bulan. Ini peluang besar bagi desa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa MBG dan KDMP wajib menyerap produk lokal desa sebagai bahan baku utama. Pemerintah akan menyiapkan regulasi agar kebutuhan pangan untuk MBG tidak diambil dari luar desa atau daerah lain.
“Siklus ekonomi harus bergerak dari desa, oleh desa, dan untuk desa,” tegas Yandri.
Dalam dialog tersebut, sejumlah kepala desa menyampaikan kendala pembangunan KDMP, terutama terkait ketersediaan lahan. Yandri mengakui bahwa persoalan tanah menjadi hambatan utama di banyak desa, baik karena keterbatasan lahan non-sawah maupun status kepemilikan tanah milik pemerintah daerah atau Perhutani.
Untuk tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan KDMP di desa yang memiliki lahan ideal dengan luas sekitar 1.000 meter persegi.
Sementara itu, bagi desa yang belum memiliki lahan sesuai kriteria, pemerintah tengah menyiapkan payung hukum dan solusi alternatif.
“Soal pengadaan tanah ini sedang kami urai dan akan segera kami carikan solusi terbaik,” kata Yandri.
Yandri meminta pemerintah desa menyambut kebijakan ini secara positif. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak menahan anggaran, melainkan justru berupaya memperbesar aliran dana langsung ke desa melalui skema ekonomi produktif.
Menurutnya, ke depan desa tidak hanya bergantung pada pengelolaan dana desa secara administratif, tetapi bisa tumbuh sebagai entitas ekonomi mandiri.
“Ke depan desa bisa tumbuh sendiri. Bisa membangun desa lele, desa jagung, desa nila, ayam petelur, dan sebagainya. Ujungnya, sudah ada pemasarannya melalui MBG dan koperasi desa,” ujar Yandri.
