.png)
fin.co.id - Upaya Jakarta mempertahankan keberlangsungan ekosistem pesisir sekaligus mencegah ancaman tenggelamnya daratan secara permanen kembali menemukan momentumnya.
Proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW), yang selama lebih dari satu dekade menjadi perdebatan teknokratis, kini resmi memasuki babak baru yang lebih terukur dan realistis.
Pemerintah mulai memetakan eksekusi megaproyek ini dengan pendekatan berbeda dari konsep awal. Jika sebelumnya GSW identik dengan struktur beton raksasa di laut lepas, strategi terbaru justru memprioritaskan perlindungan kawasan fungsional di sepanjang garis pantai Jakarta.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Badan Otorita Pantai Utara (Pantura) untuk menentukan titik awal pembangunan Giant Sea Wall.
“Obrolan sudah ada, tidak hanya dengan DKI tapi juga dengan Badan Otorita. Untuk Giant Sea Wall itu kemungkinan nanti akan menangani kawasan nelayan dan juga mangrove terlebih dahulu,” ujar Diana di Kompleks Parlemen, Senayan.
Pemilihan kawasan nelayan sebagai titik awal dinilai logis secara sosial. Wilayah ini merupakan sektor paling rentan terhadap banjir rob dan kenaikan muka air laut, yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
Sementara itu, dari sisi ekologi, hutan mangrove memiliki peran krusial sebagai benteng alami. Vegetasi ini mampu meredam energi gelombang, menahan abrasi, sekaligus menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati pesisir.
Diana menegaskan, penanganan Giant Sea Wall dilakukan secara bertahap sebagai konsekuensi dari kompleksitas proyek dengan jangka pengerjaan sangat panjang.
Pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan perencanaan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru.
Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma, dari sekadar proyek infrastruktur keras menjadi strategi perlindungan pesisir yang adaptif dan berkelanjutan.
Dalam hal pendanaan, Giant Sea Wall kini tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai proyek pemerintah pusat. Pemerintah mulai berbagi beban fiskal dengan daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta.
“Anggarannya bermacam-macam, tapi kalau yang di dalam waktu dekat mungkin dari anggaran DKI,” kata Diana.
