.png)
fin.co.id - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan parlemen pada Jumat 23 Januari 2026, membuka jalan bagi pemilu nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.
Langkah politik besar ini menjadi penanda dimulainya kontestasi politik baru di Negeri Sakura, di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.
Keputusan pembubaran parlemen diumumkan secara resmi melalui pembacaan surat pembubaran oleh Ketua Parlemen, sebagaimana tradisi konstitusional Jepang.
Usai pengumuman tersebut, teriakan “banzai” menggema dari para anggota parlemen, sebuah ritual politik khas Jepang yang menandai dimulainya periode pemilu, seperti dilaporkan AFP.
Langkah membubarkan parlemen ini bukan tanpa perhitungan. Sanae Takaichi, yang mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, sejak awal telah memberi sinyal akan menggelar pemilu dini.
Takaichi berharap tingginya tingkat dukungan publik terhadap kabinetnya dapat dikonversi menjadi kemenangan elektoral yang lebih solid, sekaligus memperkuat legitimasi politiknya.
Saat ini, koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama Partai Inovasi Jepang (JIP) hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah.
Kondisi tersebut membuat posisi pemerintah rentan terhadap tekanan oposisi, terlebih LDP masih dibayangi berbagai skandal politik yang menggerus kepercayaan publik terhadap partai tersebut.
Meski popularitas kabinet relatif tinggi, para analis menilai hal tersebut belum tentu berbanding lurus dengan dukungan terhadap LDP sebagai partai penguasa.
“Tidak jelas apakah tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi benar-benar akan berujung pada dukungan terhadap LDP,” ujar Profesor Politik Universitas Tsukuba, Hidehiro Yamamoto, kepada AFP.
Menurut Yamamoto, fokus utama pemilih Jepang saat ini bukan semata figur pemimpin, melainkan kemampuan pemerintah mengendalikan biaya hidup, yang dalam beberapa tahun terakhir melonjak tajam.
Isu inflasi diprediksi menjadi tema utama kampanye pemilu Jepang 2026. Data pemerintah yang dirilis pada Jumat menunjukkan, inflasi Jepang mulai melambat pada Desember 2025, terutama berkat subsidi listrik dan gas yang digelontorkan pemerintah.
Indeks harga konsumen, tidak termasuk harga pangan segar yang bergejolak, tercatat naik 2,4 persen secara tahunan, turun dari 3 persen pada November 2025.
Meski melambat, angka tersebut masih berada di atas target Bank Sentral Jepang (BOJ) sebesar 2 persen.
