.png)
Bagi masyarakat Jepang, perlambatan inflasi belum sepenuhnya menghapus trauma kenaikan harga yang terjadi sebelumnya.
Ketidakpuasan publik terhadap lonjakan harga menjadi faktor penting yang berkontribusi pada jatuhnya pemerintahan Shigeru Ishiba, sebelum akhirnya digantikan oleh Takaichi pada Oktober lalu.
Setelah bertahun-tahun berkutat dengan deflasi, Jepang kini justru menghadapi tantangan sebaliknya, yakni kenaikan biaya hidup yang diperparah oleh pelemahan yen, sehingga harga impor semakin mahal.
Salah satu simbol paling nyata dari tekanan inflasi di Jepang adalah harga beras. Komoditas utama ini sempat mengalami lonjakan lebih dari dua kali lipat pada pertengahan 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski dalam beberapa bulan terakhir harga beras mulai menurun, data resmi menunjukkan bahwa pada Desember 2025, harga beras masih 34 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius publik, mengingat beras merupakan bahan pangan pokok di Jepang.
Di tengah tekanan ekonomi dan persiapan pemilu, kabinet Takaichi telah menyetujui anggaran negara senilai 122,3 triliun yen, atau sekitar 770 miliar dolar AS, untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026.
Pemerintah menyebut anggaran jumbo tersebut sebagai langkah strategis untuk menopang perekonomian Jepang, yang saat ini merupakan ekonomi terbesar keempat dunia.
Anggaran itu juga diarahkan untuk subsidi energi, pengendalian inflasi, serta peningkatan belanja pertahanan, yang menjadi salah satu agenda utama Takaichi.
Namun, langkah pembubaran parlemen justru menuai kritik dari oposisi.
Partai oposisi menilai keputusan membubarkan parlemen berisiko menghambat pengesahan anggaran, yang dinilai krusial bagi stabilitas ekonomi.
Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional (CDP) menegaskan bahwa pembubaran parlemen di tengah proses politik penting dapat berdampak langsung pada masyarakat.
“Langkah ini berpotensi mengorbankan mata pencaharian rakyat,” ujarnya.
Pemilu Februari 2026 akan menjadi ujian politik terbesar bagi Sanae Takaichi. Di satu sisi, ia datang dengan modal popularitas kabinet dan kebijakan ekonomi yang agresif.
Di sisi lain, ia harus menghadapi skeptisisme publik terhadap LDP, tekanan inflasi, serta kritik oposisi yang semakin vokal.
