.png)
Intisari Berita:
- AS dan Hamas dikabarkan mencapai kesepakatan penyerahan senjata serta peta terowongan Gaza dengan imbalan status politik.
- Kesepakatan itu disebut memberi jaminan perlindungan bagi pimpinan Hamas, namun ditolak oleh Israel.
- AS mendorong demiliterisasi Gaza dan pembentukan pemerintahan teknokratik pascaperang.
fin.co.id - Dunia internasional dikejutkan dengan kabar adanya kesepakatan rahasia yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan gerakan Palestina, Hamas.
Berdasarkan laporan terbaru, kedua pihak dilaporkan telah mencapai kesepakatan, di mana Hamas akan menyerahkan senjata serta peta terowongan bawah tanah di Gaza dengan imbalan mempertahankan statusnya sebagai partai politik.
Informasi yang mengguncang konstelasi politik Timur Tengah ini pertama kali diungkap oleh penyiar Sky News Arabia pada Kamis 22 Januari 2026.
Mengutip pernyataan sumber internal, disebutkan bahwa langkah drastis ini diambil demi keberlangsungan eksistensi organisasi tersebut di masa depan.
“Telah dicapai kesepakatan antara Hamas dan Amerika Serikat terkait penyerahan senjata dan peta terowongan bawah tanah Gaza sebagai imbalan atas dipertahankannya status gerakan tersebut sebagai partai politik yang tidak akan dikenai tindakan apa pun,” ujar seorang sumber kepada Sky News Arabia.
Kesepakatan besar ini disebut-sebut bakal menjadi jalan keluar bagi jajaran elit organisasi tersebut.
Skenario yang disusun memungkinkan para pemimpin politik dan militer Hamas meninggalkan Jalur Gaza, dengan jaminan perlindungan dari Amerika Serikat, termasuk bagi mereka yang sudah berada di luar negeri, dari kemungkinan penuntutan di masa depan oleh Israel.
Namun, jalan menuju perdamaian permanen ini masih terganjal restu dari Tel Aviv. Sumber tersebut menyebut Israel menolak sejumlah poin dalam kesepakatan itu, termasuk pengakuan Hamas sebagai partai politik.
Di sisi lain, Gedung Putih tetap bergerak maju dengan rencana transisi pemerintahan di Gaza.
“Washington berupaya mengintegrasikan sebagian personel kepolisian yang berafiliasi dengan Hamas serta mantan anggota gerakan tersebut ke dalam pemerintahan baru Gaza, dengan syarat mereka menjalani proses pemeriksaan oleh Amerika Serikat dan Israel,” tambah sumber itu.
Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Hamas dalam upacara penandatanganan inisiatif Board of Peace bahwa jika mereka tidak menyerahkan senjata, hal itu akan menjadi akhir bagi mereka. Gertakan ini sejalan dengan ambisi Trump untuk segera mengakhiri konflik di kawasan tersebut.
Pada 14 Januari, utusan khusus Presiden AS Steve Witkoff mengumumkan dimulainya tahap kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.
Tahap krusial ini mencakup peralihan dari gencatan senjata menuju demiliterisasi, pemerintahan teknokratik, serta proses rekonstruksi besar-besaran di wilayah yang hancur akibat perang tersebut.
Sebagai langkah konkret di lapangan, kekuatan regional pun mulai bergerak untuk mengisi kekosongan kekuasaan.
Pada hari yang sama, kementerian luar negeri Mesir, Qatar, dan Turki mengumumkan pembentukan komite teknokrat Palestina untuk memerintah Gaza. Komite tersebut dipimpin oleh Ali Shaath, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri di pemerintahan Palestina dan bertanggung jawab atas pengembangan kawasan industri. *
