.png)
fin.co.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pandangan sejumlah tokoh oposisi, termasuk Abraham Samad, yang menyebut reformasi kepolisian hanya bisa terwujud lewat pergantian Kapolri sebagai pemahaman yang keliru. Menurutnya, terasa janggal ketika wacana reformasi kultural dan institusional dibahas secara akademik, tetapi solusi yang ditawarkan justru mengarah pada persoalan personal.
"Usulan mereka terasa sangat tendensius, subyektif dan bersudut pandang yang sangat sempit," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa agenda reformasi tidak boleh didasarkan pada faktor suka atau tidak suka terhadap individu tertentu. Apalagi, Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebutnya konsisten berada di garis depan dalam mendorong perubahan di tubuh Polri.
"Data di Komisi III jelas menunjukkan bahwa sejak memimpin 2021, tingkat represifitas menurun sangat drastis di banding periode-periode sebelumnya," imbuh dia.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ia juga menyebut Polri menjadi mitra Komisi III yang paling cepat merespons laporan masyarakat.
Habiburokhman mengingatkan bahwa keputusan mengganti Kapolri adalah hak prerogatif Presiden yang dijamin konstitusi dan tidak seharusnya ditekan oleh kepentingan politik pihak tertentu.
"Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden karena justru bisa melemahkan negara kita," tegasnya.
Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak menyukai pendekatan personal dalam isu-isu kelembagaan. Presiden, kata dia, tidak berkenan jika pembahasan kebijakan negara diwarnai serangan terhadap individu.
Karena itu, Habiburokhman mengajak semua pihak untuk fokus memperkuat reformasi Polri secara kultural demi meningkatkan kualitas institusi dan pelayanan publik.
"Ayo kita satukan langkah dan bulatkan tekat, kita dukung reformasi Polri secara kultural," tutupnya.
Sebelumnya, Abraham Samad mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sejumlah tokoh kritis dengan Presiden Prabowo di Kertanegara pada Jumat, 30 Januari 2026, berkembang pandangan bahwa reformasi kepolisian akan lebih nyata jika terjadi pergantian pimpinan tertinggi di Polri.
"Ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno (mantan Kabareskrim Susno Duadji) membicarakan tentang reformasi kepolisian, akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan,” ucap Abraham.
“Dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri, itu berkembang dalam diskusi itu. Sehingga teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan tengah-tengah pertama," sambungnya.
Anisha Aprilia/Disway
