.png)
fin.co.id - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menyoroti sejumlah trotoar di Jakarta yang kerap dipenuhi parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL).
Pria yang akrab disapa Bang Doel ini memandang fenomena tersebut sebagai salah satu potret khas Ibu Kota. Menurutnya, tidak sedikit warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas berjualan maupun menyediakan jasa parkir di area pedestrian, meski kerap dilakukan tanpa izin resmi.
Meski demikian, Rano menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak berniat menutup peluang warga mencari nafkah. Ia menekankan langkah yang diambil lebih pada penataan agar keberadaan PKL dan parkir liar tidak mengganggu hak pejalan kaki.
"Itulah uniknya Jakarta ya teman-teman. Dari satu sudut, memang Pak Gub sendiri mengharapkan tidak boleh berjualan di pedestrian. Tapi Jakarta uniknya seperti itu. Kami atur, bukan kami larang," kata Bang Doel di Halte Bundaran HI Astra, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.
Salah satu contoh yang disorot adalah kawasan Glodok, Jakarta Barat, di mana trotoar kerap beralih fungsi menjadi area parkir tidak resmi.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai kondisi trotoar yang semrawut dapat memengaruhi citra kawasan, terutama daerah yang menjadi tujuan wisata. Selain mengurangi kenyamanan, situasi itu juga dinilai berpotensi menghambat aktivitas perdagangan setempat.
Karena itu, penataan pedestrian dianggap penting guna mendukung kelancaran mobilitas warga sekaligus menjaga perputaran ekonomi.
"Saya sangat yakin masyarakat Jakarta akan siap bekerja sama untuk hal itu," ujar Bang Doel.
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyampaikan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan PKL dan parkir liar di trotoar.
Ia mengakui penertiban bukan perkara mudah lantaran berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat kecil.
"Ya ini kan menyangkut masalah ekonomi masyarakat ya, makanya nanti saya coba koordinasi dengan para wali kota. Sebenernya kalau arahan pak Gub kan semuanya nggak boleh. Ya pada prinsipnya, jangan sampai hak pengguna jalan terganggu," kata dia.
Satriadi juga membuka opsi pengaturan waktu serta lokasi berjualan bagi PKL agar tetap tertib tanpa mengesampingkan aspek sosial.
"Mungkin bisa diatur waktunya, misal pas malam hari, dan itu hanya di tempat tertentu," jelas Satriadi.
Ia menambahkan, Satpol PP selama ini rutin melakukan penertiban terhadap pelanggaran di atas trotoar. Namun, ia menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen, termasuk aparatur wilayah hingga tingkat RT dan RW, demi menjaga ketertiban bersama.
"Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri," ujar Satriadi memungkasi.
