.png)
fin.co.id - Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Pemerintah Kabupaten Tangerang meletakkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Di tengah tantangan keterbatasan tenaga pendidik nasional, Pemkab Tangerang melakukan akselerasi pengangkatan pegawai dan perluasan akses melalui program sekolah swasta gratis.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, menyatakan bahwa penanganan kekurangan guru dilakukan melalui skema progresif. Langkah paling mutakhir adalah pelantikan 3.809 tenaga guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada akhir November 2025 lalu.
"Kami memahami kebutuhan riil di lapangan. Pemetaan kebutuhan guru per kecamatan terus diperbarui sebagai dasar pengajuan formasi PPPK berikutnya," ujar Agus saat dihubungi pada Minggu (22/2/2026).
Angka tersebut merupakan bagian dari total 8.205 PPPK yang diangkat di lingkungan Pemkab Tangerang. Jumlah ini tercatat sebagai formasi pengangkatan guru terbesar di Provinsi Banten, yang diharapkan mampu menambal celah rasio guru dan murid yang selama ini menjadi persoalan menahun.
Selain masalah kepegawaian, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi isu krusial di wilayah padat penduduk. Sebagai jawaban, mulai tahun ajaran 2025, Pemkab Tangerang meluncurkan program sekolah gratis di jenjang SD dan SMP swasta.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp40 miliar, program ini mencakup 51 SD swasta dan 128 SMP swasta terpilih. Strategi ini diambil untuk memastikan akses pendidikan tetap terjamin bagi warga yang tidak tertampung di sekolah negeri.
"Upaya ini sejalan dengan pengusulan penambahan formasi guru. Kami ingin memastikan tidak ada anak di Kabupaten Tangerang yang terkendala mengakses pendidikan," kata Agus menambahkan.
Dari sisi fiskal, Pemkab Tangerang konsisten mengalokasikan minimal 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Dana tersebut diprioritaskan untuk rehabilitasi ruang kelas dengan kategori rusak berat serta pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Upaya perbaikan ini dibarengi dengan langkah legalisasi aset. Pemerintah daerah tengah mempercepat sertifikasi lahan sekolah guna mencegah sengketa hukum di masa depan yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar.
Meski demikian, langkah-langkah ini tetap mendapat pengawasan ketat dari legislatif. Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, memberikan catatan kritis terkait efektivitas serapan anggaran dan pemerataan infrastruktur di wilayah pelosok.
Menanggapi hal tersebut, Agus menegaskan bahwa setiap masukan menjadi bagian dari evaluasi rutin. "Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pembangunan sektor ini dilakukan berbasis data untuk memastikan kebijakan tepat sasaran," pungkasnya.
