.png)
fin.co.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono menyerukan agar Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) tetap menjadi forum dialog yang konstruktif, inklusif, dan bebas dari politisasi di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Pesan tersebut disampaikan dalam High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Senin, 23 Februari 2026 waktu setempat.
“Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan,” tegasnya dalam forum tersebut.
Mengusung tema “A Presidency for All” sejak Indonesia dipercaya memimpin Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, Sugiono menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga kredibilitas lembaga tersebut. Menurutnya, penerapan standar HAM harus dilakukan secara konsisten dan adil, tanpa standar ganda yang dapat merusak legitimasi Dewan.
“Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Sugiono juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sejalan dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia, baik di tingkat global maupun nasional. Ia memaparkan berbagai langkah konkret yang ditempuh pemerintah, termasuk perluasan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, subsidi perumahan, pendidikan, hingga peluang ekonomi.
Di bidang regulasi, pemerintah terus mendorong implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI, serta melakukan pembaruan melalui pengesahan KUHP dan KUHAP baru sebagai bagian dari penguatan sistem hukum nasional.
Menutup pernyataannya, Sugiono mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2030–2032. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina serta upaya pemajuan HAM di berbagai kawasan dunia.
Anisha Aprilia/Disway
