.png)
fin.co.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tangerang di Ramadan dikritik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang. Mereka menilai ada ketidaksesuaian standar gizi pada paket makanan yang dibagikan kepada anak-anak sekolah, yang dinilai jauh dari prinsip gizi seimbang.
Kritik ini tertuju pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Jengkol, Desa Jengkol, Kecamatan Kresek. Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap program unggulan nasional ini, komposisi menu yang disajikan justru dianggap "ugal-ugalan" dan tidak memenuhi kriteria medis untuk mendukung pertumbuhan anak.
Wakil Bidang Kesehatan Masyarakat DPC GMNI Kabupaten Tangerang, Rifky Maulana, mengungkapkan temuan di lapangan bahwa paket makanan senilai Rp10.000 per porsi tersebut hanya berisi roti, satu butir telur, kue kecil, dan kurma.
“Komposisinya lebih menyerupai makanan ringan daripada menu utama untuk mendukung pertumbuhan anak usia sekolah,” ujar Rifky dalam keterangannya, Rabu (25/2/2025).
Menurut analisis GMNI, paket tersebut diperkirakan hanya mengandung 300–400 kilokalori dengan kadar protein rendah, yakni 6–8 gram yang didominasi dari satu butir telur. Padahal, standar ideal untuk makan siang bergizi bagi anak sekolah seharusnya mencakup 500–700 kilokalori dengan asupan protein 15–25 gram.
“Sangat dominan karbohidrat sederhana dan gula. Kami tidak melihat adanya sayuran, buah segar, atau variasi protein yang memadai dalam paket tersebut,” tegas Rifky.
GMNI menilai, minimnya pengawasan dalam implementasi di tingkat daerah berisiko mengubah kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto ini menjadi sekadar formalitas. Tanpa standar ilmiah yang ketat, program ini dikhawatirkan hanya menjadi kebijakan simbolik yang minim dampak nyata terhadap perbaikan gizi nasional.
Kritik ini juga menyasar transparansi pengelolaan anggaran Rp10.000 per porsi. Dengan menu yang dinilai sangat minimalis, muncul pertanyaan besar mengenai efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana di tingkat SPPG.
"GMNI Kabupaten Tangerang mendesak ada evaluasi total terhadap operasional SPPG di wilayah Kresek dan menuntut adanya standarisasi menu yang transparan dan pengawasan distribusi yang lebih ketat," tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG maupun BGN belum memberikan keterangan resmi terkait polemik kualitas menu MBG di bulan Ramadan ini.
