.png)
fin.co.id - Sejumlah pemangku hak ulayat dan masyarakat di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendukung rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di wilayahnya. Mereka berharap investasi itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan dan nilai budaya lokal.
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) bersama Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) menegaskan sikap terbuka terhadap operasional perusahaan. Namun, mereka memberi catatan penting agar seluruh aktivitas mematuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta berada dalam pengawasan ketat pemerintah.
Ketua Harian FKPHUPD, Aslim Padang menilai, masuknya investasi sangat dibutuhkan untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat Dairi.
"Dengan demikian, Pemerintah memiliki sumber daya untuk membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan, serta sektor sosial dan budaya," ujarnya saat menyampaikan dukungan terhadap pembangunan PT DPM kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Menurutnya, proyek berskala besar dapat memperluas peluang kerja, menghidupkan usaha masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui skema bagi hasil dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan kegiatan wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan.
“Kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah harga mati. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat agar kegiatan tambang tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” tegas Aslim.
Sementara itu, Ketua FKPHUPD Saut Martua Ujung menyampaikan bahwa mayoritas warga mendukung rencana operasional perusahaan.
“Kalau ada yang tidak setuju PT Dairi Prima Mineral beroperasi, itu paling hanya satu atau dua orang saja. Namun kenyataannya sebagian besar masyarakat mendukung,” ujarnya.
Ia berharap percepatan operasional tetap berjalan selaras dengan pelestarian identitas sosial masyarakat Pakpak.
“Dairi harus maju dan berkembang, tetapi jangan sampai meninggalkan akar budaya dan nilai agama yang menjadi jati diri masyarakat,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan Ketua Almas Lintang, Sahbin Cibro, yang mewakili enam wilayah terdampak, yakni Desa Tungtung Batu, Desa Bonian, Desa Bongkaras, Desa Longkotan, Desa Poling, dan Kelurahan Parongil. Ia menyebut aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup.
“Kami Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang menyampaikan aspirasi kepada Pak Menteri, Bapak Hanif, bahwa masyarakat di enam desa lingkar tambang sangat berharap PT DPM segera beroperasi,” ujarnya.
Menurutnya, sekitar 4.000 warga telah memberikan dukungan tertulis agar izin Amdal dapat kembali diterbitkan demi mendukung keberlangsungan ekonomi daerah.
“Kami memohon kiranya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dikeluarkan kembali supaya ada kegiatan ekonomi di Kabupaten Dairi, khususnya wilayah lingkar tambang,” kata Sahbin.
