.png)
fin.co.id - Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa negaranya memiliki hak legal untuk menargetkan basis militer Amerika Serikat di kawasan jika digunakan sebagai titik peluncuran agresi terhadap wilayah Iran. Pernyataan tegas ini disampaikan Pezeshkian dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, guna membahas situasi keamanan regional yang kian memanas.
Pezeshkian mengklarifikasi bahwa Teheran tidak memiliki niat untuk berkonflik dengan negara-negara tetangga di kawasan. Namun, ia menekankan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas militer AS akan dilakukan secara terukur dalam kerangka hak membela diri Republik Islam Iran atas agresi asing.
"Iran sedang dalam proses negosiasi serius untuk menyelesaikan masalah ketika serangan militer AS-Israel kembali menghantam untuk kedua kalinya," ujar Pezeshkian.
Ia menuding serangan tersebut menyasar infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit. Salah satu serangan udara di kota Minab dilaporkan menewaskan sedikitnya 168 siswa.
Penyalahgunaan Ruang Udara Regional
Dalam percakapan tersebut, Presiden Iran mengungkapkan kekecewaannya atas penyalahgunaan ruang udara negara-negara tetangga oleh pihak penyerang untuk meluncurkan serangan ke wilayah Iran. Ia memperingatkan bahwa basis manapun yang memfasilitasi serangan terhadap kedaulatan Iran akan menjadi target balasan yang sah.
Pezeshkian juga mengkritik ketidakmampuan organisasi internasional dalam menangani akar penyebab konflik. Menurutnya, kegagalan dunia internasional dalam merespons agresi ini dapat merusak stabilitas keamanan global secara permanen.
Dukungan Pakistan dan Perubahan Kepemimpinan Iran
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyatakan kecamannya terhadap serangan yang menargetkan Iran dan menyampaikan solidaritas dari pemerintah Pakistan. Selain membahas keamanan, Sharif juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran sebelumnya, Ayatollah Seyed Ali Khamenei.
Momen ini sekaligus menjadi konfirmasi diplomatik atas terpilihnya Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru Iran. Kedua kepala negara sepakat untuk terus memperluas hubungan bilateral dan memperkuat konsultasi diplomatik tingkat tinggi guna meredam ketegangan di wilayah tersebut.
