.png)
fin.co.id - Pemerintah Iran membantah keras laporan yang menyebutkan bahwa pihaknya tengah berupaya membangun komunikasi dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Seorang sumber internal otoritas Iran menyebut klaim tersebut sebagai kebohongan murni dan tidak realistis.
Sumber tersebut secara khusus menyoroti laporan dari media Axios yang selama ini dikenal sering menyebarkan berita palsu terkait hubungan Iran dan Amerika Serikat. Menurutnya, klaim adanya upaya komunikasi dari Teheran ke Washington merupakan narasi yang sengaja dibangun di tengah meningkatnya tekanan militer dan ekonomi.
Pihak Iran menilai Presiden AS, Donald Trump, sedang berada dalam posisi terjepit. Sinyal negosiasi yang ia kirimkan ke ranah politik dianggap sebagai langkah putus asa untuk memengaruhi pasar energi global. Di sisi lain, sumber tersebut menegaskan bahwa agresi militer AS terhadap warga Iran justru terus meningkat, bukan berkurang.
Ketidakpercayaan Teheran terhadap janji-janji Trump menjadi poin utama dalam penolakan ini. Iran mencatat sedikitnya dua kali Trump melakukan serangan di tengah proses negosiasi yang sedang berlangsung.
"Kami tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang tidak menjamin kepentingan keamanan nasional jangka panjang Iran serta mitra regionalnya," tegas sumber tersebut.
Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyatakan bahwa Iran tidak pernah mengajukan permintaan gencatan senjata. Ia menegaskan bahwa perlawanan terhadap agresi militer yang dilancarkan AS dan rezim Zionis akan terus berlanjut. Menurut Araqchi, Iran memiliki kesiapan penuh untuk membela diri dan akan melanjutkan peperangan selama diperlukan.
Konflik ini kian memanas sejak dimulainya kampanye militer skala besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan udara ekstensif telah menyasar lokasi militer maupun sipil di seluruh wilayah Iran, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur signifikan.
Sebagai balasan, Angkatan Bersenjata Iran telah meluncurkan gelombang rudal dan drone yang menargetkan posisi AS dan Israel di wilayah pendudukan serta pangkalan regional.
