.png)
fin.co.id – Sekretariat Jenderal DPR RI resmi memberlakukan langkah efisiensi besar-besaran di lingkungan parlemen. Keputusan ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian ekonomi dunia yang dipicu oleh konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang berdampak pada anggaran negara.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa salah satu poin efisiensi yang paling mencolok adalah penghapusan jamuan makanan ringan atau snack dalam rapat-rapat internal. Kedepannya, rapat yang dipimpin oleh eselon 1 hanya akan menyediakan makan siang tanpa didahului suguhan camilan seperti biasanya.
"Jika rapat berlangsung panjang hingga siang hari, kami hanya menyediakan makan besar. Untuk rapat di tingkat unit biro atau bagian, kini sama sekali tidak diperbolehkan ada jamuan," ujar Indra saat memberikan keterangan pada Minggu 29 Maret 2026. Kebijakan ini sebenarnya pernah diterapkan saat masa pandemi dan kini kembali diberlakukan untuk satu tahun anggaran ke depan.
Pembatasan Operasional Gedung dan Lift
Selain urusan konsumsi, efisiensi juga menyasar sektor energi di kompleks Parlemen Senayan. Setjen DPR RI mulai membatasi penggunaan listrik, termasuk lampu koridor dan pendingin ruangan (AC), yang hanya akan beroperasi maksimal hingga pukul 18.00 WIB. Penggunaan lampu di lobi gedung-gedung Nusantara kini akan dinyalakan secara sektoral hanya pada area yang digunakan untuk rapat.
Sektor fasilitas penunjang seperti lift juga tidak luput dari pemangkasan. Dari 10 lift yang biasanya siaga penuh, kini hanya 70 persen yang dioperasikan setiap harinya. Langkah ini diharapkan mampu menekan beban biaya operasional gedung secara signifikan hingga Desember mendatang.
"Kita sudah tidak bisa lagi sekadar merasa ada krisis, tapi harus sudah dengan sikap efisiensi yang nyata. Penggunaan lift dan eskalator akan dibatasi mulai pagi hingga jam enam sore," tambah Indra.
Imbauan Transportasi Umum bagi ASN
Berdasarkan surat pemberitahuan resmi Setjen DPR, para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan parlemen juga diimbau untuk mengubah pola transportasi mereka. Setjen meminta pegawai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum guna mendukung gerakan penghematan nasional.
Bagi unit kerja yang menyelenggarakan rapat secara daring atau online, aturan tegas diberlakukan dengan meniadakan seluruh bentuk jamuan rapat. Begitu pula dengan sarana olahraga di lingkungan DPR, jam operasionalnya kini dibatasi maksimal hingga pukul 18.00 waktu setempat guna mengurangi konsumsi listrik pada malam hari.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan birokrasi parlemen dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Fokus utama Setjen DPR saat ini adalah memastikan fungsi kedewanan tetap berjalan optimal meski dengan dukungan sarana prasarana yang jauh lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya.
