.png)
fin.co.id - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melontarkan kritik keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul gugurnya tiga prajurit terbaik TNI di Lebanon. Melalui unggahan di akun resminya di platform X pada Minggu, 5 April 2026, SBY mendesak PBB untuk segera mengambil langkah drastis: menghentikan penugasan UNIFIL atau mengevakuasi mereka dari medan tempur.
Ketegangan ini memuncak setelah SBY memberikan penghormatan terakhir kepada Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. Sebagai purnawirawan jenderal yang pernah menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia (1995-1996), SBY menilai kondisi di Lebanon saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan mandat perdamaian.
Dari "Blue Line" Berubah Jadi "War Zone"
SBY menyoroti pergeseran status wilayah tugas prajurit TNI. Secara hakikat, pasukan perdamaian seharusnya bertugas di Blue Line (garis pemisah Israel-Lebanon) yang merupakan zona aman, bukan daerah pertempuran aktif. Namun, realita di lapangan menunjukkan pasukan Israel telah merangsek maju hingga 7 kilometer dari garis tersebut.
Kondisi ini membuat para peacekeeper terjebak di tengah amukan peluru antara Israel dan Hizbullah. SBY menegaskan bahwa menurut Chapter 6 Piagam PBB, pasukan perdamaian tidak dipersenjatai untuk bertempur dan tidak memiliki mandat untuk melakukan serangan balasan dalam perang terbuka.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," tegas SBY dalam unggahannya.
Dukung Presiden Prabowo dan Kecam Standar Ganda
SBY secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi serius. Ia meminta PBB memberikan narasi yang masuk akal (believable narrative) terkait alasan mengapa prajurit Indonesia bisa menjadi korban serangan secara beruntun.
Lebih jauh, SBY memperingatkan PBB agar tidak menerapkan standar ganda dalam menangani konflik internasional. Ia mengingatkan pengalamannya saat menjabat Menkopolkam tahun 2000, di mana ia harus menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB akibat insiden yang menewaskan petugas kemanusiaan di Atambua.
"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda. Secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Lebanon ini," imbuhnya.
Pesan untuk Kontingen Garuda XXIII/S
Sebagai inisiator pengiriman batalyon pertama Indonesia ke Lebanon pada 2006 silam, SBY menitipkan pesan emosional kepada para prajurit yang masih bertahan di medan tugas. Hingga tahun 2026, tercatat sudah 19 kali rotasi kontingen RI yang mengabdi di sana.
Ia meminta Kontingen Garuda XXIII/S tetap menjaga semangat dan kewaspadaan tinggi. "Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air," pungkas sang sesepuh TNI tersebut.
Langkah SBY ini diharapkan mampu mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang dan mengeluarkan resolusi tegas demi keselamatan ribuan pasukan perdamaian yang kini nyawanya terancam di garis depan konflik.
