.png)
fin.co.id - Dunia usaha di Indonesia kini berada di bawah bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga menjabat Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memproyeksikan ledakan pengangguran baru dalam kurun waktu tiga bulan mendatang. Dua faktor utama, yakni gejolak geopolitik global dan kebijakan domestik yang kontroversial, menjadi pemicu utamanya.
Dalam konferensi pers daring pada Senin, 6 April 2026, Said Iqbal mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sinyal kuat dari berbagai pimpinan perusahaan mengenai rencana pengurangan karyawan. Kondisi ini dipicu oleh eskalasi perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang secara langsung melambungkan harga energi dunia.
Biaya Energi Industri Kian Tak Terkendali
Meskipun pemerintah masih menahan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat, sektor industri harus menelan pil pahit karena harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar global. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan pembengkakan biaya produksi yang signifikan bagi para pengusaha.
Sektor-sektor yang bergantung pada turbin, mesin besar, dan listrik industri mulai kesulitan menyeimbangkan antara biaya operasional yang tinggi dengan daya beli pasar yang cenderung stagnan.
"Panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada biaya produksi untuk menggerakkan mesin, turbin, dan listrik bagi pengusaha. Ujungnya terjadi pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual produk," tegas Said Iqbal.
Polemik Impor Mobil Kopdeskel Merah Putih
Selain faktor eksternal, Partai Buruh juga mengkritik keras kebijakan pemerintah terkait pengadaan impor 160.000 unit mobil pickup untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Said menilai keputusan untuk mendatangkan kendaraan dari luar negeri, khususnya India, sebagai langkah yang mencekik potensi industri lokal.
Said Iqbal memaparkan beberapa poin kerugian dari kebijakan impor tersebut:
Kehilangan potensi penyerapan 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja baru jika kendaraan diproduksi di dalam negeri.
Memperlebar peluang kerja bagi buruh luar negeri dibandingkan pekerja domestik.
Mengurangi volume pesanan di pabrik lokal yang berdampak langsung pada pemutusan kontrak kerja para buruh kontrak (outsourcing).
Jika pesanan ke pabrik lokal terus menyusut akibat derasnya produk impor, maka pekerja kontrak akan menjadi klaster pertama yang merasakan dampak langsung melalui penghentian perpanjangan masa kerja. Said Iqbal mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan importasi demi menjaga napas industri nasional di tengah situasi global yang sedang tidak menentu.
