.png)
Kerja sama MDCP sendiri sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth .
Pekerjaan sama tersebut fokus pada:
-
Modernisasi Pertahanan
-
Penguatan kapasitas militer
-
Pendidikan dan pelatihan militer profesional
-
Latihan dan kerja sama operasional
Rico menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan sangat hati-hati.
“Terkait usulan overflight tersebut, posisi Kemhan adalah menelaahnya secara sangat hati-hati sebagai bahan pertimbangan internal pemerintah,” ujarnya.
Pakar militer dari ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, Antonius Made Tony Supriatma , menilai kebijakan ini memiliki dampak strategis yang lebih luas.
Ia menyoroti posisi penting kawasan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat vital.
Jika izin lintas udara militer diberikan secara luas, wilayah udara Indonesia dapat dimanfaatkan dalam skenario operasi militer besar, termasuk kemungkinan tekanan terhadap jalur perdagangan di kawasan tersebut.
“Jika terjadi eskalasi konflik antara AS dan Cina, akses udara ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung operasi militer, termasuk skenario blokade di jalur strategi seperti Selat Malaka,” ujar Made.
Selain risiko keamanan, kebijakan tersebut juga berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Negara seperti:
-
Malaysia
-
Singapura
-
Thailand
dapat merasakan dampak langsung jika wilayah udara Indonesia digunakan dalam skenario operasi militer besar.
