Cak Imin Dorong Regulasi Ketat untuk Cegah Penyalahgunaan Vape

fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai perlunya aturan yang lebih jelas terkait penggunaan vape atau rokok elektronik, seiring meningkatnya potensi penyalahgunaan, termasuk sebagai media peredaran narkoba.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh bersikap reaktif semata, melainkan harus menyiapkan kebijakan yang komprehensif.

“Kita tidak boleh hanya reaktif. Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, dan edukasi yang masif kepada generasi muda,” ujarnya di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 19 April 2026.

Menurutnya, fenomena penggunaan vape tidak bisa lagi dipandang sekadar tren gaya hidup, melainkan sudah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Oleh karena itu, kewaspadaan semua pihak perlu ditingkatkan, mengingat pola peredaran narkoba kini semakin canggih.

“Jangan sampai kita lengah, karena ini bisa menjadi pintu masuk baru yang tidak kita sadari, bahkan di lingkungan pesantren yang selama ini kita jaga,” katanya.

Cak Imin juga menekankan pentingnya memperkuat lingkungan pendidikan, baik sekolah maupun pesantren, agar tidak menjadi celah bagi praktik berbahaya tersebut. Ia mengingatkan bahwa penanganan isu ini harus dilakukan secara bijak dan berbasis data agar tidak menimbulkan kepanikan, namun tetap efektif dalam melindungi masyarakat.

“Pendekatannya harus seimbang. Kita tegas terhadap narkoba, tetapi juga cerdas dalam membaca fenomena. Jangan sampai kita salah langkah karena kurang data, tetapi juga jangan sampai terlambat bertindak,” ujarnya.

Ia berharap penanganan penyalahgunaan vape dapat dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga ruang pendidikan tetap aman dan kondusif bagi pembentukan karakter generasi bangsa.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Ario Seto sebelumnya mengusulkan pengaturan lebih ketat terhadap vape, termasuk kemungkinan pelarangan cairan atau likuidnya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika.