Apa Itu Sistem Jalan Berbayar? Wacana Baru Dedi Mulyadi Usai Usul Hapus Pajak Kendaraan

Artinya, sistem jalan berbayar nantinya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan jalan bagi masyarakat.

Tanpa perbaikan infrastruktur, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru dianggap sebagai pungutan baru yang membebani warga.

Kendaraan Listrik Jadi Salah Satu Pertimbangan

Dedi juga mengungkapkan bahwa munculnya kendaraan listrik menjadi salah satu alasan perlunya kajian sistem baru dalam pendapatan daerah.

Saat ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor.

Padahal menurutnya, kendaraan listrik tetap menggunakan jalan dan memberikan beban terhadap infrastruktur.

“Namanya konsep, kan perlu dikaji, ini lagi dikaji. Pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan,” kata Dedi.

Karena itu, sistem jalan berbayar dinilai bisa menjadi alternatif pungutan yang lebih tepat sasaran.

Dedi Mulyadi mengatakan jika konsep tersebut nantinya diterapkan, pembayaran jalan berbayar tidak akan menggunakan sistem kartu tempel seperti di gerbang tol konvensional.

Ia menyebut teknologi digital untuk sistem tersebut sudah tersedia dan digunakan di berbagai negara lain.

“Nanti ada sistem digital, teknologinya sudah ada dan dipakai di negara lain,” katanya.

Menurut Dedi, sistem digital akan membuat pembayaran lebih praktis dan efisien tanpa perlu antre panjang di gerbang pembayaran.

Meski demikian, hingga saat ini konsep teknisnya masih belum dijelaskan secara rinci.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa rencana penghapusan pajak kendaraan dan penerapan jalan berbayar masih sebatas wacana.

Pemprov Jabar berencana melakukan kajian akademik bersama pakar transportasi, akademisi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.